Krisis Air Bersih Berulang, Andi Iwan Dorong Penguatan Ketahanan Air Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti penanganan bencana kekeringan yang dinilai masih berfokus pada bantuan darurat, seperti distribusi air bersih. Menurutnya, langkah tersebut penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan krisis air terus berulang setiap tahun.

Pernyataan itu disampaikan menyusul terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah, padahal musim kemarau baru memasuki fase awal.

“Kita tahu persoalan kekeringan bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya air yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Andi Iwan, Jumat (19/6/2026).

Legislator Gerindra itu mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dan BPBD dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih fokus membangun sistem ketahanan air yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan saat musim kemarau tiba.

“Yang lebih penting adalah membangun sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrem,” tegasnya.

Selain itu, Andi Iwan juga menyoroti masih lemahnya pengawasan dan pemeliharaan sarana air bersih yang telah dibangun di berbagai daerah. Ia menyayangkan masih adanya fasilitas yang tidak berfungsi optimal ketika dibutuhkan masyarakat.

“Sebenarnya banyak daerah yang sudah mendapatkan bantuan sarana air bersih, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Karena itu, pengawasan dan pemeliharaan harus diperkuat,” katanya.

Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September mendatang, Andi Iwan meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah mitigasi berbasis data dan informasi iklim yang telah disampaikan BMKG.

Menurutnya, pembangunan ketahanan air, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, serta kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas agar dampak kekeringan dapat diminimalkan.

“Informasi iklim dari BMKG harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah, mulai dari pengelolaan sumber air hingga kesiapan masyarakat menghadapi kemarau panjang,” pungkasnya.