Bob Hasan: Satu Data Indonesia Harus Terintegrasi, tapi Jangan Buka Celah Data Jebol

Integrasi berbagai sumber data dalam satu sistem nasional perlu diiringi dengan pengamanan yang kuat untuk mencegah celah penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Menurut Bob, Satu Data Indonesia tidak hanya menyangkut keterhubungan sistem elektronik dan digitalisasi data, tetapi juga memastikan seluruh proses tersebut berlangsung secara aman. Terlebih, semakin banyak data yang terhubung dan dibagi pakaikan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem keamanan yang kuat.

“Jangan sampai kita membatasi (cakupan keamanan data). Kalau kekhawatirannya adalah kita akan lepas dari cara berpikir penyelenggaraan elektronik atau digital di Indonesia selama ini, menurut saya justru jangan sampai seperti itu,” ujar Bob dalam Rapat Panja Pembahasan Tingkat I RUU Satu Data Indonesia (SDI) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Bob menjelaskan, konsep Satu Data Indonesia perlu membangun sistem yang terintegrasi, baik untuk data elektronik maupun data non-elektronik yang kemudian didigitalisasi. Integrasi tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tata kelola serta perlindungan data yang memadai.

Ia menilai keamanan merupakan bagian penting dalam ekosistem Satu Data agar proses berbagi pakai data antarlembaga tidak menciptakan celah baru. Karena itu, pembahasan RUU perlu memperhatikan keterhubungan sistem sekaligus memastikan akses terhadap data berlangsung sesuai kewenangan.

“Dalam Satu Data, tidak boleh ada celah yang menyebabkan data jebol. Kita akan membangun integrated system yang mengintegrasikan data elektronik dan non-elektronik,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu kemudian mengaitkan pentingnya aspek keamanan dengan fenomena masyarakat yang menjadi korban pinjaman online (pinjol). Ia mempertanyakan bagaimana sistem digital yang terus berkembang masih dapat menyisakan celah yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem digital yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan pertukaran data. Perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari perancangan sistem yang semakin terintegrasi.

Karena itu, Bob menegaskan Satu Data Indonesia perlu menggabungkan aspek integrasi, interoperabilitas, validitas, akurasi, dan keamanan data. Penguatan seluruh aspek tersebut diperlukan agar pemanfaatan data dapat memberikan manfaat maksimal tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan.

“Ini merupakan integrated system yang mencakup data elektronik dan non-elektronik. Semakin banyak data yang dibagi pakaikan, semakin tinggi pula tingkat validitas dan akurasinya,” pungkas Bob.