Connect with us

Nasional

Aktivis Desak Polri Secepatnya Ungkap Dalang Rusuh 21-22 Mei

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Sejumlah Aktivis Kepemudaan dan Mahasiswa, mendukung sekaligus mendesak Polri segera mengungkap dalang atau aktor intelektual kerusuhan pada 21-22 Mei lalu. Mereka juga menyerukan semua pihak menjaga kondusitivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat pasca-kerusuhan yang terjadi di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, dan beberapa lokasi di Jakarta.

“Fakta dan temuan di lapangan sudah jelas ada skenario rapi dan terencana menciptakan kerusuhan di aksi 21-22 Mei 2019. Dan ini terjadi, beruntung bisa diredam dan diantisipasi tidak menjadi kerusuhan massal oleh aparat gabungan TNI-Polri,” ujar Bendahara Umum DPP KNPI, Twedy Novriadi Ginting dalam acara dialog dan Buka Puasa Bersama Forum Silaturahmi Aktivis Jakarta di Taman Puring, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Menurut Twedy, aksi 21-22 Mei 2019 yang dilatarbelakangi dengan kepentingan elektoral pilpres 2019, sarat dengan upaya makar dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan melawan hukum. Ia menyadari, di balik gejolak politik yang terjadi saat ini, ada kepentingan besar yang berada di belakang kelompok tertentu.

“Pasca-pertarungan Pilpres 2019 ini bukanlah lagi pertarungan antara 01 dan 02, tapi sebenarnya ada kepentingan besar dibelakangnya,” tegas mantan Ketua Umum GMNI itu.

Meski demikian, Twedy menekankan tidak akan ada gejolak politik yang mengkhawatirkan seperti peristiwa kerusuhan 1998 silam setelah aksi massa 22 Mei kemarin. Meski, dia pun mengakui, kelompok masyarakat di Aceh mulai kembali memanaskan isu referendum belakangan ini.

Advertisement

“Beberapa kelompok di Aceh berbicara soal referendum di Aceh, ini kan sangat berbahaya. Maka jangan sampai momentum lima tahunan ini menghancurkan bangsa Indonesia hanya karena kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok. Tapi saya yakin, tidak akan ada gejolak yang mengkhawatirkan setelah aksi 22 Mei ini, Kita lihat saja,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Ilmu Alquran Kampus PTIQ Jakarta, Ahmad Hariri mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada aksi 22 Mei 2019, yang dimaknai sebagai jalan jihad bagi beberapa pendukung fanatik paslon 02.

“Jihad apa aksi 22 Mei itu, wong yang dibela orang yang ingin jadi presiden sampai harus berhadap-hadapan antar sesama umat isalam di bulan puasa lagi, kita prihatin sekali,” katanya.

“Jadi marilah saya kira ramadan ini kita harus jadikan momentum sebagai bangsa menjadi lebih kuat, kita justru bersatu melawan para pihak yang berupaya melakukan gerakan-gerakan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tambah mantan Ketua PMII Jakarta Selatan tersebut.

Di tempat yang sama, analis media dan politik, Syukron Jamal menilai aksi 21-22Mei 2019 merupakan ekspresi akumulasi frustasi atas hasil pilpres 2019 yang tidak sesuai harapan salah satu paslon dan para pendukungnnya yang sudah dengan beragam cara meraih simpati publik termasuk melalui politik identitas seperti halnya yang mereka lakukan di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Advertisement

Menurut Syukron, aksi 21-22 Mei 2019 sangat disayangkan terjadi terlebih berlangsung ricuh, reaksi atas hasil pengumuman KPU dengan langsung mengerahkan massa jelas merusak tatanan demokrasi yang ada. Padahal menurutnya proses penentuan pemenang secara konstitusional masih ada yaitu melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) yang awalnya sempat tidak ingin dilakukan oleh paslon nomor urut 02.

“Memang aksi 21-22 Mei 2019 ini saya melihat memang sudah by design ya untuk membuat situasi keruh lalu kemudian membangun opini dimata masyarakat termasuk dunia internasional. Tujuannya sangat mudah terbaca, mendelegitimasi pemerintah yang sah,” katanya.

Teror Pembunuhan Pejabat Negara Tidak Ada Tempat di Indonesia

Syukron menambahkan saat ini pasca aksi 22 Mei, pihak-pihak tertentu masih berupaya memupuk situasi politik yang memanas dengan membangun opini di masyarakat khususnya melalui sosial media dan lain-lain memojokkan pihak aparat dan pemerintah sehingga emosi masyarakat bangkit.

“Upaya memanasi situasi dan provokasi masyarakat pasca aksi 22 Mei ini masih berlangsung di sosial media misalnya, dalam berbagai bentuk. Saya membaca aksi serupa masih akan terjadi seiring dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masih akan berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya berbagai fakta dan temuan lapangan mengenai skenario kerusuhan pada aksi 22 Mei 2019, Syukron berharap hal tersebut menyadarkan banyak pihak elite politik dan para pendukungnnya termasuk masyarakat luas bahwa upaya-upaya membuat kekacauan dan kerusuhan hanya akan membuat kita sebagai bangsa dan negara makin terjerembab jatuh ke dalam perpecahan.

Advertisement

1 Juni, Seluruh ASN Wajib Upacara Ya!

“Demokrasi itu membutuhkan kebijaksanaan, jadi kita sangat berharap kepada para elite untuk marilah kita bersatu membangun negeri ini. Jangan emosi masyarakat justru diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dan melawan hukum,” harapnya.

Sebagai informasi, sejumlah aktivis Jakarta menggelar silaturahmi dan dialog menyikapi dinamika politik pasca-aksi 21-22 Mei 2019 lalu. Inti pertemuan tersebut mendorong peran generasi muda ikut menciptakan kondusifitas politik. Beberapa mahasiswa dan perwakilan organisasi kepemudaan hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dari GMNI, PMII, HMI, IMM, GMKI, PMKRI, dan IPM. Sementara perwakilian mahasiswa yang hadir antara lain dari UIN Jakarta, UMJ, PTIQ Jakarta, IISIP Jakarta, UBK, Politeknik Negeri Jakarta, UNU dan lain-lain. (jpnn)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...