Darori Wonodipuro Tekankan Perhutanan Sosial untuk Pulihkan Hutan dan Sejahterakan Masyarakat

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial sebagai upaya memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi dinilai dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.

Hal itu disampaikan Darori saat mengikuti Kunjungan Kerja Pengawasan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Perhutanan Sosial di Bali, Sabtu (19/9/2026). Menurutnya, konsep Perhutanan Sosial perlu mendorong masyarakat menanam pohon produktif yang memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis.

“Perhutanan sosial adalah melakukan penanaman pohon yang produktif, buah-buahan. Ada nangka, durian, pete, macam-macam jambu, ada alpukat. Itu bagus karena pohon ini selain menghasilkan buah, juga berfungsi untuk menyerap air,” ujar Darori.

Ia menjelaskan, keberadaan pepohonan memiliki peran penting dalam menjaga tata air, terutama saat terjadi pergantian musim. Sistem perakaran pohon membantu menyerap dan menyimpan air hujan sehingga cadangan air dapat terjaga dan risiko kekeringan pada musim kemarau dapat ditekan.

Menanggapi adanya wilayah yang mulai mengalami kekeringan, Darori juga mendorong pembangunan embung berkapasitas besar di kawasan hulu dan daerah aliran sungai. Menurutnya, embung dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan pertanian maupun rumah tangga.

“Kalau ada pohon, kalau terjadi hujan, airnya akan terserap dan kemudian turun kembali melalui akar. Sehingga pada musim kemarau kita tidak terjadi kekeringan. Maka kita sarankan untuk mengatasi ini dibuat embung yang cukup besar di hulu sungai,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Darori menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan secara masif agar masyarakat memahami keseimbangan antara manfaat ekonomi dan fungsi ekologis kawasan hutan. Edukasi tersebut diperlukan untuk mencegah praktik penebangan yang dapat mengganggu kestabilan tanah, khususnya di kawasan dataran tinggi.

“Sekarang sudah mulai, alhamdulillah di Bali ini sudah cukup lancar berjalan, walaupun ada kendalanya mengenai pendampingan, pupuk, dan bibit. Tadi kami minta kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial dan BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) untuk menyiapkan bibitnya,” katanya.

Legislator Gerindra itu juga berkomitmen mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk pendampingan program Perhutanan Sosial. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk memastikan ketersediaan bibit, pupuk, hingga edukasi dan pendampingan bagi petani dapat berjalan optimal.

“Sebagai Anggota Komisi IV, kami mendorong anggarannya harus diperbanyak, sehingga bisa mencukupi kebutuhan bukan hanya di Bali, tapi juga seluruh Indonesia. Karena program ini sekarang sudah membudaya di masyarakat dan terus terang akan menjadi program yang baik,” tegas Darori.