Gagas Aksi di MK, Asrul Sani: Alumni 212 Tidak Hormati Prabowo

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Persaudaraan Alumni atau PA 212 dikabarkan akan menggelar aksi superdamai 26 – 28 Juni 2019 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Aksi itu bersamaan dengan rencana MK membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, kalau ada kelompok atau elemen masyarakat yang masih tetap menggelar aksi, berarti tidak patuh sama Prabowo Subianto.

“Karena Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan untuk tidak usah berbondong-bondong datang ke MK,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).

Bahkan, ujar Arsul, Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi melalui juru bicaranya sudah kembali mempertegas imbauan tersebut.

Dia mengatakan, yang berkompetisi di Pilpres 2019 adalah Jokowi dan Prabowo, serta partai-partai politik pendukung masing-masing capres.

Menurut Arsul, Prabowo, Jokowi, dan partai politik pendukungnya saja sudah sepakat menjaga kondusivitas, dan situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap terkendali dengan baik.

“Lah kok kemudian masih ada yang ingin berunjuk rasa dan lain sebagainya?” ungkapnya.

Menurut dia, kalau aksi itu bentuk ekspresi bersifat keagamaan dalam langkah silaturahmi atau halalbihalal, tidak harus di depan atau di sekitar MK.

“Kan bisa di tempat-tempat lain, di masjid. Kalau di Masjid Istiqlal bahkan lebih baik lagi, karena itu masjid yang bisa menampung banyak orang,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia meyakini jika aksi di depan MK itu tidak akan memengaruhi dan memberikan tekanan apa pun, kepada lembaga penjaga muruah konstitusi itu memutus sidang sengketa Pilpres 2019.

• BW: Ratusan Petugas KPPS Wafat saat Pemilu, Hanya Ada di Indonesia
• Hasto Dorong Kader PDIP Melek Teknologi agar Menang Pemilu Lagi
• Tim Jokowi Ancam Pidanakan Saksi Prabowo, Jubir: Itu Lebay
• Yusril Ancam Pidanakan Saksi Prabowo-Sandi, Ini Orangnya

Menurut dia, selama persidangan MK sudah menunjukkan pesan bahwa mereka tidak bisa diatur-atur. Apalagi di luar mahkamah misalnya lewat unjuk rasa dan segala macam.

“Sepanjang aparat Kepolisian RI beserta TNI itu bisa jaga keamanan, saya kira tidak akan mempan menekan MK,” pungkas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn