Aksi PA 212 Jelang Putusan MK, Ini Imbauan MUI

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana melakukan aksi damai di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu (26/6). Ini dilakukan jelang sehari sebelum putusan sidang sengket‎a Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau supaya aksi tersebut tetap memperhatikan kententuan yang berlaku. Sehingga dia berharap jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan kericuhan.

“Tidak melakukan hal-hal yang akan bisa menyebabkan terjadinya kegaduhan dan tindak kekerasan,” ujar Anwar Abbas, Rabu (26/6).

Menurut Abbas, apabila terjadinya kerusuhan. Maka banyak pihak yang akan merugi. Sehingga MUI mengajak para pihak melakukan aksi untuk tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang ada.

Diskusi Mubalig IMMIM Datangkan Ketua MUI Provinsi Bali

“Kalau terjadi rusuh itu tentu jelas akan sangat merugikan kita bersama dan sama-sama itu tidak kita inginkan,” katanya.

Abbas mengatakan, MUI tidak dalam kapasitas menyuruh dan atau melarang orang untuk melakukan aksi. Karena melakukan aksi itu merupakan hak dari setiap warga dan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Sementara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Irman Suryani Chaniago mengatakan, tidak semua orang saat ini bisa membedakan aksi-aksi yang PA 212 lakukan. Karena semua orang sudah tahu niat di balik aksi tersebut.

‎”Rakyat saat ini tahu, ada gerakan pemaksaan kehendak yang terstruktur, sistematis, dan masif melalui aksi-aksi yang dibungkus keagamaan,” kata Irma.

72 Pati Dimutasi, Berikut Nama-namanya

Oleh sebab itu, Irma mengatakan, aksi tersebut tidak lagi menjadi magnet. Hal itu karena rakyat sudah tahu motifnya. Sehingga‎ yang terpenting dia berharap aksi itu bisa tetap damai.

“Jadi tidak lagi memiliki magnet lagi bagi masyarakat yan sudah makin faham dan makin cerdas melihat fakta,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan memastikan tidak akan memberikan izin atas permohonan aksi unjuk rasa jelang putusan sengketa Pilpres 2019 di sekitar gedung MK. Hal ini menurutnya sudah sesuai instruksi dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Diskusi Mubalig IMMIM Datangkan Ketua MUI Provinsi Bali

“Kami tidak megeluarkan izin itu (unjuk rasa). Karena dari Polda menyampaikan (ada rencana) itu. Tapi kami tetap mengantisipasi,” katanya.

Harry menuturkan, akibat adanya unjuk rasa aparat keamanan harus melakukan penutupan jalan di sekitar kawasan gedung MK. Hal ini akan mengganggu masyarakat yang melewati ruas jalan tersebut.

Harry menambahan, ruas jalan di sekitar Gedung MK akan tetap dibuka saat pembacaan putusan MK. Hanya saja, pihaknya memperketat pengamanan di sekitar gedung MK. Sedikitnya 13 ribu personel aparat gabungan dari TNI-Polri dikerahkan untuk pengamanan.

PA 212 Halalbihalal di MK, GP Ansor: Aneh-aneh Saja

‎Sekadar informasi, ‎adanya selebaran ajakan halal bihalal di depan Gedung MK menjelang hingga saat sidang putusan sengketa di Pilpres. Sesuai jadwal, MK akan memutuskannya pada Kamis 27 Juni 2019, namun tulisan pada poster itu mengajak untuk mengadakan aksi mulai kemarin Selasa 24 Juni ini hingga 28 Juni 2019 nanti.

Selebaran ajakan halalbihalal itu sendiri mengangkat tema ‘Aksi Super Damai, Berzikir, dan Berdoa Serta Bersolawat Mengetuk Pintu Rahmat Di Seluruh Ruas Jalan Disekitar Mahkamah Konstitusi’. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn