Connect with us

Nasional

Saksi Ungkap Sekjen Kemenag Mengeluh Ada Intervensi dari Menag Lukman

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) atas nama terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi kembali digelar. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, salah satu saksi yang dihadirkan, Khasan Effendy, menyebut adanya dugaan intervensi jual beli jabatan yang dilakukan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin.

Keterangan tersebut didapat Anggota Panitia Seleksi (Pansel) jabatan tinggi di Kemenag ini dari keluhan yang disampaikan Sekjen Kemenang, Nur Kholis Setiawan.

“Sekjen mengeluh, ada keinginan pimpinan tapi namanya tidak disebut,” ujar Khasan di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).

Dalam keterangannya, Khasan mengatakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diduga melakukan intervensi untuk jabatan-jabatan di lingkungan Kemenag. Misalnya meloloskan nama dalam proses seleksi.

“Misalnya bilang nama ini yang masuk, nama ini tidak. Ada permintaan nama ini ada, itu keinginan pimpinan,” katanya.

Advertisement

Meski demikian, Khasan tidak menyebut nama siapa yang dititip oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena saat Sekjen Kemenag Nur Kholis mengungkapkan keluh kesah kepadanya tidak memberkan nama.

“Jadi keluh kesahnya pas menjelang rapat pleno. Sekjen bicara ada kepentingan pimpinan, menyebut namanya tidak vulgar,” ungkapnya.

Dalam sidang lanjutan tersebut, seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun, Khofifah kembali tidak menghadiri panggilan dari JPU KPK.

Jaksa penuntut umum dari KPK, Wawan Yunarwanto, mengatakan Khofifah berhalangan hadir ke Sidang Tipikor ini karena sedang mengurusi pernikahan sang anak. Sehingga memberikan surat ketidakhadiran.

“Tidak hadir karena ada prosesi pernikahan anaknya,” kata Wawan.

Advertisement

Sementara ‎saksi yang hadir adalah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga tersangka suap jual beli jabatan. Serta, Kiai Asep Saifuddin Chalim, Hasan Effendi, Zuhri, S Kusprimurdono, dan Mukmin Timoro.

Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.

Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Ini yang Dilakukan Prabowo

Ganda Putra Berharap All Indonesian Final

Advertisement

Menurut Jaksa, Rommy sapaan akrab Romahurmuziy dan Lukman mempunyai peran melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...