Connect with us

Nasional

Terjaring OTT KPK, Dua Oknum Jaksa Diperiksa Kejagung

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memeriksa dua oknum jaksa yang terjaring OTT, Jumat (28/6) lalu. Kedua oknum jaksa yang diperiksa yakni Kasubsi Penuntutan Yadi Herdianto dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Jakarta, Yuniar Sinar Pamungkas. Sejak Senin (1/7) pagi, keduanya menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.

Kepala Pusat Pandangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). “Dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat A pada Jamintel untuk dilakukan penyelidikan,” katanya, kemarin.

Jika nantinya dalam pemeriksaan kedua oknum jaksa ditemukan dugaan atau terindikasi tindak pidana korupsi maka akan diserahkan penangananya kepada Bidang pidana khusus (Pidsus) Kejagung.

Selain itu, kata Mukri, keduanya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara kode etik perilaku jaksa yang nantinya akan ditangani jajaran pengawasan Kejagung. “Jadi penyelidikan jalan, kode etik juga jalan,” terangnya.

Mukri meminta semua pihak dan masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus kedua oknum jaksa kepada kejaksaan.”kami sangat mengapresiasi serta terimakasih atas sinergi bersama KPK yang dilakukan saat ini,” katanya.

Advertisement

Di sisi lain, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai penangkapan jaksa di lingkungan Kejati DKI membuktikan adanya trend kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. “Sangat memalukan, harusnya lembaga penegak hukum itu bebas atau steril dari pelaku korup,” katanya.

Selain itu, kata Fickar, peristiwa OTT tersebut juga membuktikan Kejagung sebaagi lembaga penegak hukum ternyata belum sembuh dari lingkaran korupsi yang terus beregenerasi turun temurun.

“Ke depan, lebih baik harus ada program pembinaan mental di kejaksaan. Agar integritas jaksa sebagai penegak hukum semakin tangguh. sehingga para jaksa tidak lagi menggunakan penanganan kasus sebagai komoditas untuk kepentingan ekonominya,” tandasnya. (fin)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...