Connect with us

Nasional

Baru 6 Bulan Nikah, Pria 16 Tahun Malah Cabuli Bocah 8 Tahun

Published

on

Kabarpolitik.com, KOTAWARINGIN TIMUR – Bocah usia 16 tahun memerkosa perempuan yang masih duduk di bangku SD. Kasus itu terjadi di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 17 Juni 2019 lalu.

Kasus ini sudah memasuki babak baru. Tersangka beserta barang bukti dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampit untuk proses hukum lebih lanjut.

Tersangka dalam kasus ini adalah ABG (16). Dia didakwa telah memperkosa seorang anak wanita yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) berumur 8 tahun.

Menurut pengakuan tersangka yang sudah memiliki istri ini, aksi ini bermula pada Senin (17/6) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu dia berada di rumah paman korban, Kecamatan Teluk Sampit. Korban juga ada di rumah itu. Sementara pamannya kebetulan keluar rumah.

“Keadaan rumah paman pada saat itu kebetulan tidak ada orangnya. Korban masuk rumah, menuju tempat tidur dan peristiwa memalukan tersebut pun terjadi,” kata ABG, saat ditemui di Kejaksaan Negeri Sampit, Selasa (2/7).

Advertisement

KPK Dalami Praktik Malaadministrasi Politikus Pinrang, Idrus Marham

Wadah Pegawai KPK Aksi 2 Tahun Teror Novel, Janji Kombes Suyuti Begini

Sakit Hati Alasan Sebar Video Bugil Setelah Beberapa Kali Desah-desahan

Setelah memperkosa korban, ABG mengaku langsung pergi. “Saya baru saja menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Itu pun nikah siri. Sebab kami masih di bawah umur. Entah apa yang ada di benak saya sehingga tega dan nekat melakukan hubungan dengan korban. Saat ini istri saya bersama ayah,” jelasnya.

Tersangka mengaku baru pertama melakukan pemerkosaan tersebut. Korban melaporkan ke pihak keluarga terkait peristiwa yang dialami. ”Saya malu atas kejadian tersebut,” ungkapnya. “Saya menyesal,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, penyidik menyatakan buktinya sudah cukup, sehingga tetap menahan dan memproses hukum terhadap ABG.

Advertisement

“Saat ini pelaku ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Lembaga Pemasyarakatan Sampit selama 5 hari ke depan, mulai pada 2 Juli sampai 6 Juli 2019 mendatang,” kata seorang jaksa di Kejari Sampit. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...