Connect with us

Nasional

Habib Rizieq Dipersulit Urus Izin, Bahkan untuk ke Malaysia

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro menyebut kliennya sudah ingin kembali ke Indonesia. Sebelum izin tinggalnya di Arab Saudi berakhir, Rizieq sudah berniat kembali ke tanah air.

Namun, kata Sugito, Habib Rizieq selalu menemui hambatan untuk kembali ke Indonesia. Pria kelahiran Petamburan Jakarta itu selalu kesulitan sekadar meninggalkan Arab Saudi.

Bahkan, lanjut dia, Habib Rizieq sulit pergi dari Arah Saudi untuk menyelesaikan disertasinya di Malaysia. “Jauh-jauh hari (ingin ke Indonesia). Untuk sidang habib saja, menyelesaikan sidang disertasi ke Malaysia, itu tidak bisa. Sampai sekarang tidak bisa,” ucap Sugito saat dihubungi, Kamis (11/7).

Dalam catatan Sugito, Rizieq pernah mengajukan keluar dari Arab Saudi ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya pada 17 Juli 2018. Permintaan itu diajukan sebelum izin tinggal Rizieq berakhir pada 20 Juli 2018.

Calon Menteri PDIP Ada di Dompet Ibu Megawati

Gubernur Kepri Nurdin Basirun Diterbangkan ke Gedung KPK

Advertisement

Korupsi BLBI, KPK Periksa Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli

“Beliau overstay tanggal 20 Juli 2018, sebelum itu sudah mencoba untuk keluar Saudi tiga kali, tapi tidak bisa, setelah itu baru overstay. Seingat saya mau sidang tertutup di Malaya University tanggal 17 Juli, sebelum overstay,” ucap dia.

Dalam kesempatan ini, Sugito pun menyampaikan rasa heran dengan narasi pihak tertentu yang menyebut kliennya mendapatkan persoalan overstay di Arab Saudi. Sebab, kata dia, izin tinggal Rizieq sudah berakhir sejak 20 Juli 2018 tetapi narasi overstay kembali dibangkitkan.

Menurut Sugito, pihak Habib Rizieq selalu berupaya memperpanjang izin tinggal. Namun, keinginan itu terganjal karena Rizieq tidak bisa keluar Arab Saudi untuk sekadar mengurus izin.

“Overstay sebenarnya sudah lama. Itu bukan keinginan Habib Rizieq. Kan Habib mau keluar tidak bisa karena permintaan pihak tertentu di Indonesia,” kata Sugito saat dihubungi, Kamis (11/7). (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...