Connect with us

Nasional

Kemendagri Siapkan Wagub Kepri, Isdianto Plt Gubernur

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri. Hal ini menyusul ditangkapnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami masih cermati perkembangannya. Agar pelayanan tidak terganggu, bila nanti Gubernur Kepri ditahan, maka Wagub akan menjadi Plt Gubernur. Tapi kami masih terus mencermati status yang bersangkutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).

Kemendagri prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang kembali tertangkap operasi senyap lembaga antirasuah. Padahal, Kemendagri selalu mengingatkan terkait area rawan korupsi.

“Kita semua prihatin. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk segera membenahi praktik-praktik pelayanan publik yang rawan korupsi,” jelas Akmal.

Sementara itu, KPK tengah membawa Nurdin Basirun dan lima orang lainnya ke Jakarta. Hal ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan di Mapolres Tanjung Pinang.

Advertisement

“Tim KPK telah membawa sekitar 6 orang yang diamankan di OTT kemarin. Mereka dalam perjalanan ke Jakarta lewat jalur udara,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Golkar Sebaiknya Ikuti Langkah PDIP, PKB, dan Nasdem

Kedai Kopi Makkarezzo, Nuansa Klasik Modern Berkonsep Barbershop

Soal Gugatan ke MA, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Politikus Partai Nasdem dan lima orang yang diciduk dalam operasi senyap itu telah diterbangkan menggunakan pesawat menuju Jakarta dari Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Nurdin dan lima orang lainnya sempat diperiksa di Polres Tanjung Pinang. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

“Hasil dari kegiatan ini akan disampaikan pada publik melalui konferensi pers, Kamis (11/7) sore ini,” tukas Febri.

Advertisement

Dalam OTT di Kepri pada Rabu (10/7) malam, tim penindakan mengamankan enam orang. Salah satunya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. KPK juga mengamankan lima orang lainnya yang terdiri dari kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.

KPK juga turut menyita uang tunai yang berjumlah SGD 6.000. Uang tersebut diduga barang bukti transaksi suap yang melibatkan Nurdin. Suap ini terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...