Connect with us

Nasional

Baiq Nuril, Eks Guru Honorer Ini Antar 132 Surat Penangguhan ke Jaksa Agung

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril Maknun menyerahkan 132 surat penangguhan penahanan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu didampingi tim kuasa hukum dan politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka saat menyerahkan surat penangguhan penahanan.

“Dari DPRD provinsi dua permohonan, DPRD kota tiga, DPRD kabupaten 14, lembaga 36, dan perorangan 76,” kata Rieke di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Rieke menyampaikan, permohonan penangguhan penahanan terhadap Baiq Nuril merupakan rangkaian dari permohonan amnesti yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, penangguhan penahanan Baiq Nuril juga disambut baik oleh Jaksa Agung M Prasetyo.

“Alhamdulillah kita mendapatkan sinyal positif memang dari awal Jaksa Agung memiliki perspektif gender yang luar biasa. Tapi kami juga tentu tidak ingin bahwa keputusan penangguhan eksekusi itu karena perhatian personal,” ucap Rieke.

Rieke menyebut, permohonan penangguhan penahanan terhadap Nuril didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Sehingga pihaknya menerima 132 surat penangguhan penahanan untuk Baiq Nuril.

Advertisement

Jokowi: Kalau Tidak Ada dari Partai, Saya Cari Sendiri

Kader Golkar Bisa Cap Airlangga Otoriter, Ini Alasannya

Jelang Idulfitri, Harga Sapi Terus Naik

“Kaum milenial juga membantu kita, berbagai macam organisasi, mahasiswa dan saya kira kita akan terus berjuang,” tegas Rieke.

Sementara itu, Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk melakukan eksekusi penahanan terhadap Baiq Nuril. Pihaknya memiliki rasa keadilan dan manusiawi terhadap ibu empat orang anak itu.

“Kasus ibu Baiq Nuril ini tentunya kita harus melihat kepentingan lebih besar dan selama ini Kejaksaan Agung tentunya harus mendengarkan perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat,” ucap Prasetyo.

Advertisement

Oleh karena itu, Prasetyo memastikan pihaknya tidak langsung melakukan eksekusi terhadap Baiq Nuril. Kejagung masih melakukan pemantauan terkait proses permohonan amnesti terkait kasus yang menimpa mantan guru honorer SMAN 7 Mataram tersebut.

“Disamping ada banyak permohonan dari berbagai pihak, ada juga perhatian khusus dari pak Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Saya rasa itu hal yang bagus, langkah yang baik sebagai pelajaran berharga dan kita harapkan tidak akan lagi muncul kasus-kasus lain seperti yang ada saat ini,” pungkasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...