Connect with us

Nasional

Ngotot Ketua MPR, Cak Imin Lakukan Ini

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar terus melakukan komunikasi politik untuk mewujudkan ambisinya sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Rencananya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu ingin membicarakan keinginannya kepada Presiden Joko Widodo.

“Pak Muhaimin sendiri sudah menghadap Pak Ma’ruf Amin, mungkin juga sudah bicara dengan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Edy melanjutkan, PKB juga turut mendorong ketua umumnya itu agar terpilih menjadi Ketua MPR RI. Selain berkomunikasi kepada Jokowi, kata Lukman, Cak Imin juga akan sowan ke semua ketua umum partai politik di koalisi Jokowi – Ma’ruf serta anggota DPD RI terpilih nanti.

“Ini biasa sebagai seorang yang punya keinginan, sepenuhnya berhasil atau tidak itu tergantung koalisi ini. Koalisi 01, plus dengan kelompok yang ada di DPD, dan tentu karena Pak Jokowi tokoh sentral di koalisi 01 ini, maka tentu pandangan Pak Jokowi sendiri terhadap ketua MPR itu perlu kami dengar, perlu kami pertimbangkan secara matang,” jelas dia.

Belum Ada Kader Berani Lawan Cak Imin

Peduli Honorer, Ahok Layak Jadi Menpan RB

Advertisement

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Apresiasi E-Card dan Aplikasi Selling Service di Rutan Pinrang

Dia juga menganggap penentuan ketua MPR RI tidak diatur dalam UU MD3. Pengaturannya selama ini berdasarkan pilihan secara voting oleh partai politik dan anggota DPD.

“Berdasarkan paket. Dan faktanya seperti itu, ketika Pak Amien Rais jadi ketua MPR bukan sebagai partai pemenang pemilu nomor satu atau dua. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Taufik Kiemas, juga bukan berdasarkan apakah dia pemenang pemilu atau tidak. Kemudian Pak Zulkifli Hasan bukan juga,” kata dia.

Oleh karena itu, Lukman tak memungkiri jika komunikasi politik juga akan mengajak partai di kubu oposisi. Namun Lukman mengaku pihaknya lebih memprioritaskan komunikasi politik di partai politik koalisi Jokowi – Ma’ruf.

“Jadi nanti mekanismenya pasti nanti bicara dulu di koalisi 01, supaya 01 ini tetap solid, baru kemudian mengajak bicara yang lain. 01 sendiri enggak bisa jadi ketua MPR, karena suaranya enggak cukup kalau hanya 01, harus ngambil dari 02,” jelas Lukman. (jpnn)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...