Connect with us

Nasional

Grasi Pelaku Kejahatan Seksual JIS, Neil Bantleman Tuai Kritik

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) pada 2014 kembali menjadi sorotan. Sebab, Neil Bantleman, salah seorang terpidana, dinyatakan bebas lantaran menerima grasi dari Presiden Joko Widodo. Tak pelak, keputusan tersebut menuai banyak kritik.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengingatkan, pada 2016, presiden menetapkan kekerasan seksual kepada anak sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana yang dituangkan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016.

“Itu sebuah komitmen beliau dan tidak ada kata damai dengan kejahatan anak. Tapi, ternyata sekarang mengeluarkan grasi,” ujarnya, (14/7).

Arist kecewa dan menyesalkan keputusan tersebut. Pemberian grasi, kata dia, telah melemahkan gerakan perlindungan anak dari kejahatan seksual yang sudah lama dibangun. Misalnya, yang diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Terlebih, grasi diberikan secara tertutup. Keppres diteken pada 19 Juni 2019 dan eksekusi pembebasan dilakukan pada 21 Juni 2019. Sementara itu, publik baru mengetahui pada pertengahan pekan lalu. “Grasi itu hak prerogatif presiden. Mestinya dibuka, sama dengan amnesti terhadap kawan dari NTB (Baiq Nuril, Red),” tegasnya.

Advertisement

Hari ini pihaknya berencana meminta penjelasan melalui surat terkait dengan alasan pemberian grasi. Menurut dia, presiden harus terbuka. “Kita ingin tahu pertimbangan apa yang diambil presiden,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi enggan berkomentar dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk memberi penjelasan. “Ke Pak Moeldoko (kepala staf kepresidenan, Red) atau Pratikno (menteri sekretaris negara, Red) saja,” ujarnya. Sayangnya, dua pejabat tersebut tidak merespons pertanyaan Jawa Pos (Gruo FAJAR).

7 Manfaat Olahraga Panjat Tebing

Penjelasan Ahli Soal Mendengkur Bisa Mematikan

Sambut Murid Baru, Sekolah Gelarkan Karpet Hijau

Di tempat terpisah, Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Ade Kusmanto membenarkan bahwa Neil Bantleman bebas dari Lapas Kelas I Cipinang sejak 21 Juni lalu. Kebebasan itu diperoleh setelah pihaknya menerima salinan Keppres Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019.

Advertisement

Dalam keppres tersebut, ungkap dia, Neil mendapat pengurangan pidana dari 11 tahun penjara menjadi 5 tahun 1 bulan. Juga, pidana denda Rp 100 juta. Sebelum bebas dari lapas, Neil diwajibkan melunasi denda tersebut sebagai syarat bebas. “Denda itu juga sudah dibayar (Neil Bantleman, Red),” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos.

Di bagian lain, pakar pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai keputusan presiden memberikan grasi kepada Neil Bantleman pasti diambil melalui pertimbangan yang matang. Menurut dia, yang penting saat ini adalah bersama-sama menjaga agar sekolah tempat anak-anak belajar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan.

“Pihak sekolah harus membuka diri untuk menjalin komunikasi dengan orang tua maupun wali murid. Misalnya, menyediakan hotline bila terjadi perundungan, pelecehan, dan tindakan tercela lainnya,” tutur Totok. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...