Connect with us

Nasional

Bukan Mengungkap Pelaku, TPF Malah Beber Syarat yang Diminta Novel Baswedan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri, Jendral Tito Karnavian sudah memberikan keterangan soal penyelidikan kasus penyiraman air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Ternyata, dalam penyelidikan itu, Novel memberikan beberapa syarat kepada TPF. Namun, beberapa persyaratan itu tidak ada satu pun yang bisa dipenuhi TPF.

Salah satu anggota TPF Hendardi mengatakan pihaknya hanya bertemu Novel sebanyak dua kali. Yaitu pada 8 Januari 2019 ketika pertemuan informal saat tim berkunjung dan bertemu dengan pimpinan KPK. Serta 7 Juli 2019 saat pertemuan formal saat tim meminta keterangan Novel dan memasukkannya dalam berita acara pemeriksaan.

“Dia (Novel) mau diinterview dan sebagainya, kooperatif. Namun seringkali kalau kita minta petunjuk apa yang dia inikan, beliau minta kalau itu harus dibentuk TGPF Presiden, memberikan syarat-syarat kepada kami yang tidak mungkin,” kata Hendardi di Mabes Polri, Rabu (17/7).

Hendardi mengatakan selain syarat TGPF yang dibentuk oleh Presiden, Novel juga mengajukan syarat untuk mengungkap kasus kekerasan yang menimpa karyawan KPK. Pengajuan syarat Novel tidak dapat dipenuhi oleh tim pencari fakta karena bukan ranah mereka. Menurutnya, kewenangan TPF hanyalah mengungkap kasus yang menyerang Novel.

Soal F8 Batal Digelar, Ini Tanggapan Anggota Banggar DPRD Kota Makassar

GIIAS 2019 Jadi Panggung Pamer Mobil Listrik

Advertisement

Kata Wishnutama Diramaikan Bursa Menteri

“Atau (syaratnya) ungkap dulu seluruh kasus kekerasan yang terjadi terhadap pegawai KPK, itu bukan mandat kami. Tapi wajar saja permintaan itu sebagai seorang korban, tapi dia mau minta, mintanya jangan pada kami,” tuturnya.

Diketahui, TPF melaporkan hasil kerja selama enam bulan mengusut kasus Novel Baswedan. Namun sepanjang pemaparan hasil laporan di Mabes Polri, tim sama sekali tidak menyebut nama pelaku atau dalang penyerangan. TPF dalam penyelidikannya hanya menemukan fakta bahwa zat yang digunakan untuk menyiram Novel adalah kimia asam sulfat H2SO4.

TPF meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk segera membentuk tim teknis lapangan untuk mengusut kasus itu. Nantinya tim teknis akan dipimpin oleh Kabareskrim, Komjen Idham Azis. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...