Connect with us

Nasional

Kades Mesum Perkosa Anak Sekdesnya di Sungai

Published

on

Kabarpolitik.com, KALTENG– Oknum Kepala Desa Narui, Puncak Mandala Putra, 49, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Kamis (18/7). Aparatur desa yang bermukim di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya ini menghadapi dakwaan perbuatan asusila terhadap anak sekdes-nya.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Liberti Purba menghadirkan saksi berinisial TO, 38, yang merupakan ayah kandung korban. Dalam keterangannya, TO menjelaskan kejadian pilu menimpa anaknya, Bunga (nama samaran), yang masih berusia 11 tahun.

“Peristiwa bejat yang dilakukan kades terjadi 1 Mei 2019 lalu,” tutur TO saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Saat kejadian, TO yang merupakan Sekdes Narui sedang berada di Puruk Cahu. Di rumahnya ada istri dan anaknya yang duduk di kelas enam sekolah dasar (SD).

Awalnya, istri TO mengajak Bunga ke ladang. Mereka berangkat bertiga dengan Puncak Mandala Putra. Oknum kades ini memanggil Bunga dengan sebutan cucu. Sampai di ladang istri, TO berpisah dengan anaknya. Bunga lantas dibawa Puncak ke sungai untuk menemani menjala ikan.

Advertisement

Kerja Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman 10 Bulan Pimpin Sulsel

Program Hapus Tato Sukses Digelar di Sidrap dan Wajo

DPP PDIP: Minta Kader Wajib Dukung Penuh Pemerintah Sulsel

Dalam kesempatan itulah, terdakwa melampiaskan hasratnya. Karena takut, Bunga tidak langsung melaporkan ke ibunya. Namun esok harinya, Bunga menangis karena kesakitan, lalu menceritakan kejadian kepada ibunya. “Anak saya sempat diberi uang Rp50 ribu oleh terdakwa. Uang tersebut sudah dikembalikan,” ujar TO.

Istri TO lantas menyampaikan kejadian ke suaminya. Kemudian pada 7 Mei 2019, TO membawa anaknya melapor ke Polsek Laung Tuhup. Setelah divisum ternyata benar ada perbuatan tidak senonoh menimpa Bunga. “Tanggal 10 Mei 2019, terdakwa ditangkap polisi,” ulasnya.

Orang tua Bunga berharap terdakwa dihukum seberat-beratnya karena ‘membunuh’ masa depan anaknya. Dalam keterangannya, terdakwa mengaku mendapat petunjuk mistis sehingga tega melakukan perbuatan asusila terhadap murid SD.

Advertisement

JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2 serta Pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...