Connect with us

Nasional

Menteri Susi Ingin Pihak yang Kotori Laut Ditenggelamkan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Dari 60 juta ton sampah, 15 persennya merupakan sampah plastik. Ironisnya, sampah plastik itu tak hanya menyesaki tempat pembuangan akhir. Tapi juga mengalir ke sungai yang berakhir di laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku muak melihat kondisi tersebut. Banyak sampah plastik yang mengotori pantai dan mencemari laut. “Ini harus ditangani serius. Kalau tidak, nanti kita makan ikan yang isinya plastik. Nelayan juga lebih banyak nangkap plastik daripada ikan,” tegasnya saat memimpin pawai bebas plastik di car free day kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Monas kemarin (21/7).

Ya, Susi berada di barisan paling depan bersama 1.500 orang dalam aksi menolak plastik sekali pakai terbesar di Indonesia itu. Mereka melawan sosok monster laut besar. Setinggi 4 meter yang terbuat dari 500 kg sampah plastik. Monster tersebut melambangkan ancaman pada keselamatan bumi. Semakin banyak sampah dibuang, semakin besar wujudnya.

Lolos Uji Kompetensi, Capim KPK Selanjutnya Hadapi Psikotes

Sudah 7 Bulan Menikah, Kyku: Masih Hangat-hangatnya

Menteri Susi Ingin Anambas Pionir Industri Perikanan dan Pariwisata

Advertisement

Untuk mencegah kondisi itu, Susi mengajak warga ibu kota mengurangi pemakaian produk plastik sekali pakai. Mengganti dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Bisa digunakan berkali-kali. Misalnya menggunakan kantong kain maupun membawa tumbler sebagai tempat minum. “Minum juga tidak usah pakai sedotan. Kecuali sedotannya bawa sendiri yang dari logam atau bambu,” ucap perempuan 54 tahun itu.

Susi mengimbau, jika bermain ke pantai, pulau, atau laut, jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik bawa pulang sampah plastik itu. Jangan kotori tempat yang semula bersih, indah, dan asri dengan sampah. Sebab, laut adalah masa depan bangsa. “Kalau ada pembuang sampah plastik ke lautan, harus kita tenggelamkan!” tandasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...