Connect with us

Nasional

Lolos Uji Kompetensi, Capim KPK Selanjutnya Hadapi Psikotes

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan, peserta yang berhasil lolos seleksi tahap uji kompetensi, pada hari ini Senin (22/7). Sebagaimana diketahui, pada Kamis (18/7) lalu, sebanyak 188 peserta seleksi capim KPK mengikuti uji kompetensi.

Pada seleksi tersebut, seharusnya diikuti oleh 192 peserta. Namun, terdapat empat orang peserta yang tak ikut dalam seleksi dengan berbagai alasan. Sehingga tercatat ada 188 yang mengikuti tahapan tersebut.

“Akan dilakukan rapat Pansel untuk menentukan kelolosan tahap kedua dari uji kompetensi (objective test dan pembuatan makalah),” kata anggota Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi.

Guru Besar Universitas Krisnadwipayana ini menuturkan, pihaknya bakal menggelar rapat terlebih dulu sebelum mengumumkan peserta yang lolos seleksi tahap dua. Kendati demikian, Indriyanto belum bisa memastikan waktu digelarnya konferensi pers terkait pengumuman lolos seleksi tahap dua.

“Jadi, belum bisa ditentukan jam berapa, hanya saja setahu saya dilakukan di Sekretariat Pansel di Gedung Sekretariat Negara,” ucap Indriyanto.

Advertisement

Sudah 7 Bulan Menikah, Kyku: Masih Hangat-hangatnya

Menteri Susi Ingin Anambas Pionir Industri Perikanan dan Pariwisata

Jorok, Tumpukan Besi Berkarat Ganggu Estetika Plaza Makale

Setelah dinyatakan lolos, para peserta seleksi capim KPK periode 2019-2023 akan mengikuti uji seleksi tahap ketiga yakni, psikotest. Nantinya uji psikotest tersebut rencananya dilakukan pada Minggu (28/7) mendatang.

“Tahapan berikutnya adalah tahap psikotest,” jelas Indriyanto.

Anggota pansel lainnya, Al Araf menyatakan, pihaknya melibatkan 12 pakar dalam menilai makalah para peserta. Dia menjelaskan, ada pansel mempunyai standar nilai yang harus dicapai peserta seleksi capim KPK.

Advertisement

Peserta seleksi capim KPK yang tidak memenuhi nilai standar tersebut akan gugur. “Proses ini akan dilihat nanti batas minimalnya ya, berapa nilainya dilihat dari ukuran nilai,” tukasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...