Connect with us

Nasional

Pansel Lihat Sembilan Kriteria Capim KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Koalisi Kawal Capim KPK meminta Pansel memilih pimpinan KPK berdasarkan sembilan kriteria yang direkomendasikan, seperti penanganan konflik kepentingan di internal KPK dan tidak pernah terkena sanksi hukum etik pada institusinya. Pansel menyebut, pihaknya sudah punya kriteria sendiri dalam proses seleksi Capim KPK.

“Kami dari awal sudah tentukan kriteria ya mulai dari integritas, independesi akuntabilitas dan kemampuan. Itu diambil dari keputusan bersama,” kata anggota Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkriswono di Pusdiklat Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini menuturkan, pihaknya telah menentukan prosedur serta tahapan seleksi sesuai Undang-Undang. Kendati demikian, dia tetap mengindahkan usulan tersebut.

“Itu adalah sarat yang kami tentukan dan tentu saja ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masukan teman-teman boleh saja,” jelas Harkristuti.

Saat ini, sebanyak 104 Capim KPK tengah menjalani tes psikologi setelah sebelumnya lolos pada tahap uji kompetensi. Tes psikologi terhadap para Capim KPK itu dilakukan oleh tim dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Advertisement

“Tesnya hari ini cuma psikotes saja yang menjadi kewenangannya dari tim psikotes TNI AD. Jadi semua mereka, kita tidak tahu,” ujar Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih.

Yenti mengatakan, tes psikologi ini digelar selama enam jam yang meliputi tes kejiwaan dan kepribadian. ‎Yenti mengaku tidak menarget berapa jumlah capim KPK yang akan lolos dalam seleksi tahap ketiga ini.

“Gak ada target, kita hanya tergantung dari hasil psikotes. Harapannya sih mesti ada banyak,” ungkap Yenti.

Nantinya, para capim KPK yang lo‎los dalam tes psikologi akan kembali menjalani tahapan seleksi selanjutnya yang meliputi, profile assesment, tes kesehatan jasmani, dan tes wawancara.

Pemerintah Diminta Hapus PPN Tiket dan Avtur

Warga TNI-AU se-Makassar Melakukan Ziarah ke TMP Panaikang

Advertisement

Pilih Mainan Aman untuk Pacu Motorik dan Sensorik Anak

Kemudian, Pansel Capim KPK akan menyaring 10 orang untuk kemudian diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Semoga masih banyak bagus-bagus semua. Tapi gimana pun nanti tetap hanya 10 dari 100‎,” ujar Yenti.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menyertekan sembilan poin ideal agar Pansel dapat memilih orang yang berintegritas dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kedua memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi, ketiga memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.

Selain itu, keempat tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK, kelima terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu, keenam memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik, ketujuh tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu, kedelapan memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK, kesembilan mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar dan pedoman perilaku KPK. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Advertisement

The post Pansel Lihat Sembilan Kriteria Capim KPK appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...