Connect with us

Nasional

Laba Garuda

Published

on

Oleh Dahlan Iskan

Kabarpolitik.com– Saya membedakan antara ‘sikap keuangan’ dan ‘ahli keuangan’.

Belum tentu orang yang ahli keuangan punya ‘watak keuangan’. Sebaliknya, belum tentu yang punya ‘sikap keuangan’ adalah ‘ahli keuangan’.

Yang terbaik adalah ahli keuangan yang punya ‘sikap keuangan’.

Saya kagum dengan direktur keuangan PT Garuda Indonesia itu. Ia pasti sangat ahli keuangan. Kalau tidak, mana mungkin bisa. Dalam keadaan bisnis seperti itu Garuda bisa laba Rp 70 miliar. Di laporan keuangan tahun 2018 yang ia buat.

Saya ingin melansir satu mantra berikut ini: “Mereka boleh pintar, kita tidak boleh bodoh”. Mantra yang saya beri tanda kutip itu baiknya dipegang oleh siapa saja.

Advertisement

Apalagi dalam hubungan dagang dengan Tiongkok. Atau dengan siapa pun. Jangan pernah salahkan mereka yang pintar itu. Namun kita juga harus ingat: kita jangan bodoh!

Kita harus mengakui direktur keuangan Garuda itu sangat pintar. Sangat ahli keuangan: bagaimana bisa membuat Garuda terlihat laba Rp 70 miliar. Padahal rugi Rp 2,4 triliun. Sungguh pintar sekali.

Namun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak bodoh.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak bodoh.

Menteri Keuangan tidak bodoh.

Advertisement

Dua komisaris Garuda itu tidak bodoh.

Mereka menolak laporan keuangan Garuda tahun 2018 itu. OJK dan pasar modal menjatuhkan sanksi denda.

Denda itu sebesar Rp 100 juta untuk perusahaan. Denda Rp 100 juta kepada seluruh jajaran direksi. Serta denda Rp 100 juta yang ditanggung bersama oleh jajaran direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan 2018.

Kepintaran direktur keuangan itu bisa dilihat dari sini: rencana pendapatan masa depan dimasukkan ke dalam pendapatan tahun lalu. Nilainya besar pula. Lebih dari Rp 2 triliun.

Rencana pendapatan itu datang dari kontrak jangka panjang. Yang ditandatangani tahun lalu.

Advertisement

Kerja sama itu — pintarnya lagi — bukan dilakukan langsung oleh Garuda, tetapi oleh anak perusahaannya: Citilink. Makanya penumpang Citilink sudah pada tahu: akan ada pelayanan Wi-Fi di atas pesawat. Sebentar lagi. Sangat menggembirakan. Juga membanggakan.

Mungkin banyak yang mengira Wi-Fi itu nanti gratis. Seperti yang di dalam terminal bandara.

Tentu tidak akan gratis.

Bisakah jasa Wi-Fi itu menghasilkan uang Rp 2 triliun dalam waktu 10 tahun?

Saya tidak mampu menghitungnya. Belum tersedia data pendapatan pesawat dari sektor Wi-Fi.

Advertisement

Saya sering naik pesawat yang sudah memiliki layanan Wi-Fi. Selama di Amerika. Atau dalam penerbangan jarak jauh.

Namun hanya sekali menggunakannya. Itu pun hanya karena ingin merasakan. Yang benar-benar untuk keperluan mendesak belum pernah. Masih terlalu mahal. Menurut perasaan saya.

Apalagi untuk penerbangan Citilink di dalam negeri. Yang jarak terbangnya hanya satu sampai dua jam. Adakah begitu pentingnya urusan yang sampai tidak bisa ditunda dua jam? Sampai harus menggunakan Wi-Fi yang mahal?

Untuk ukuran saya saja masih merasa mahal. Apalagi untuk umum. Entahlah, mungkin saya yang salah sikap. Meski bukan orang keuangan saya sudah tertular untuk punya ‘sikap keuangan’.

Mungkin juga karena Citilink punya konsultan yang hebat. Yang tahu cara menghitung pendapatan masa depan. Terutama pendapatan dari sektor Wi-Fi. Mungkin saja mereka punya data penggunaan Wi-Fi di dalam pesawat di negara lain.

Advertisement

Atau ada jenis kontrak yang lebih istimewa. Yang lebih pasti. Bagi Citilink. Misalnya: kontrak dengan sistem take or pay.

Perusahaan swasta itu diwajibkan membayar Rp 2 triliun. Selama 10 tahun. Tidak peduli berapa pun yang menggunakan Wi-Fi.

Risiko ada di pihak swasta itu. Kalau rugi. Durian runtuh juga milik swasta itu. Kalau untung.

Belum sampai selesai membuat perkiraan, saya keburu membaca berita baru: kerja sama itu dibatalkan. Ya, sudah.

Tetap saja saya mengakui. Ahli keuangan itu hebat. Bisa membuat perusahaan rugi menjadi kelihatan laba. Ia yang mencarikan jalannya. Caranya. Taktiknya. Ialah yang mencarikan bedak dan gincunya.

Advertisement

Bagi seorang yang punya ‘sikap keuangan’ tidak akan mau melakukan itu. Ia justru akan mengingatkan atasannya. Mengenai resiko bagi perusahaan. Kalau hal seperti itu dilakukan.

Ada beberapa motif yang biasanya melatarbelakangi.

Untuk perusahaan publik, kepintaran seperti itu semata-mata untuk menipu pasar. Agar harga sahamnya naik.

Untuk sebuah perusahaan negara bisa karena sikap asal bapak senang. Atau alasan politik.

Untuk manajemen, bisa karena mengejar bonus. Laba besar berarti bonus besar.

Advertisement

Garuda adalah perusahaan publik, milik negara dan memiliki sistem bonus (tantiem) untuk manajemennya.

Di swasta juga dikenal bonus. Juga dilihat dari besarnya laba. Namun ‘laba’ tidak sama dengan ‘laba’. Ada laba dengan kualitas baik. Ada pula laba yang kualitasnya tidak baik.

Laba yang kualitasnya rendah tadi sering saya sebut sebagai ‘laba yang penuh lemak dan kolesterol’. Kelihatannya saja laba, tetapi justru bisa mematikan.

Salah satu kolesterol itu adalah ‘piutang’. Terutama ‘piutang ragu-ragu’. Yang belum tentu bisa benar-benar menjadi pendapatan.

Bisa saja tiba-tiba orangnya meninggal. Atau bangkrut. Atau justru menggugat.

Advertisement

Bisa juga alasan administrasi: fakturnya salah, bunyi kontraknya tidak jelas, atau tagihannya tidak sampai.

Piutang itu bermuara ke laba. Laba menjadi sumber pajak dan bonus. Atau menjadi dasar kenaikan gaji.

Pajak sudah dibayar. Bonus sudah dibayar. Gaji sudah dinaikkan.

10 Jemaah Haji Masih Tertahan di Madinah

Jokowi Serahkan Keputusan ke Gibran Rakabuming

Jangan Menyerah, dari Lagu Hingga Aksi Berbagi

Advertisement

Pendapatan yang sudah dibukukan itu ternyata uangnya tidak jadi masuk. Sangat mematikan.

Masih banyak jenis ‘lemak’ dan ‘kolesterol’ dalam sebuah laporan keuangan. Sumber-sumber penyakit itu kadang tidak terlihat. Manakala justru manajemenlah yang menghendaki dimasukkannya lemak-lemak itu. Dan kolesterol-kolesterol itu.

Maafkan, seperti kuliah akuntansi tingkat TK.

Mana yang lebih baik: orang keuangan yang ahli keuangan atau yang punya sikap keuangan?

Yang terbaik adalah: yang ahli keuangan sekaligus punya sikap keuangan.

Advertisement

Kalau saya dihadapkan hanya pada satu pilihan —antara yang ahli keuangan dan yang punya sikap keuangan– saya akan memilih mana?

Anda pasti tahu yang mana pilihan saya. (***)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Laba Garuda appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...