Connect with us

Nasional

PAN Miliki 3 Gelagat Gabung Jokowi-Ma'ruf

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– PAN (Partai Amanat Nasional) belum menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019. Namun sudah ada gelagat siap bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan PAN akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab saat ini partai yang dikepalai oleh Zulkifli Hasan sudah menunjukan kode-kode ingin masuk ke dalam koalisi pemerintah.

‎”Iya PAN sepertinya sudah ingin gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf. Karena PAN sudah menunjukan arahnya ingin masuk koalisi,” ujar Ujang kepada JawaPos.com, Rabu (31/7).

Ujang menduga, sikap politik PAN akan‎ seperti di 2014 lalu. Saat itu PAN mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan masuk ke Koalisi Merah Putih (KMP). Namun setelah Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan menang di Pilpres. PAN keluar dari KMP dan bergabung ke pemerintah.
“Artinya bisa jadi sikap politiknya seperti dahulu. Setelah Prabowo Sandi kalah bergabung Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.

Sementara mengenai PAN yang ingin gabung ke koalisi tanpa meminta jatah menteri, menurut Ujang, hanya bagian dari strategi politik saja. Sebab saat ini sudah ada penolakan dari partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin yang tidak ingin ada partai baru.

Advertisement

Hal itu karena jatah kursi menteri akan berkurang. ‎”Jadi enggak minta jatah menteri strategi saja. Karena siappun berkoalisi sudah pasti dapat jatah menteri‎,” tuturnya.

Berikut ini adalah tiga fakta jika PAN siap gabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

1. 30 DPD ingin PAN merapat ke Jokowi-Ma’rur Amin

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan DPD sudah berkoordinasi dengan DPP untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Bara mengatakan hingga saat ini sudah ada 30 DPD yang ingin masuk koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Itu nyata bahwa memang waktu mereka diajak berdiskusi DPD mengatakan persetujuannya, untuk tak menolak Jokowi,” kata Bara di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Advertisement

Oleh sebab itu Bara mengatakan, hasil rakernas Partai Amanat Nasional yang dalam waktu dekat dilakukan akan mengumumkan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan tidak menjadi oposisi.

“Untuk bangun pemerintahan Jokowi sebagai langkah strategis yang harus diambil Ketua Umum. Kita punya tanggung jawab untuk ambil langkah dan keputusan yang terbaik bagi PAN,” katanya.

‎2. Amien Rais restui Jokowi-Ma’ruf Amin

Ketua Dewan Kehormatan, Amien Rais memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Dia pun menyerukan untuk menjaga persatuan bangsa.

“Jadi saya sampaikan, teruskan merajut Merah-Putih, teruskan bangsa ini bersatu, jangan sampai pecah. Tapi soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh kepada Pak Jokowi-Ma’ruf Amin dengan nanti lima tahun. Kita awasi dan itulah produk indah demokrasi,” ujar Amien di kantor DPP Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Advertisement

Amien mengatakan mendukung pertemuan tokoh bangsa selepas Pilpres 2019. Hal itu untuk menghilangkan polarisasi yang terjadi di masyarakat.

Bupati Kudus Diduga Patok Tarif Jual Beli Jabatan

Koopssus TNI 80 Persen Pengintai, 20 Persen Penindak

Ini Tujuh Pejabat di Pemkab Barru yang Dimutasi Hari Ini

“Kalau itu terjadi, kita nggak usah, seperti ada gempa bumi. Jadi yang seolah kursi suatu yang hebat itu saya kira belum paham kehidupan. Sekali lagi saya mendukung rangkulan bersama antara semua tokoh yang tadi berhadapan,” katanya.

3. Dukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tanpa minta jatah menteri.

Advertisement

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, mendukung pemerintah ini bukan karena ingin penjajakan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sehingga dia membantah melakukan penjajakan tersebut.

“Tidak (tidak ada penjajakan), yang penting kita doakan sukses (pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin),” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/7).

Ketua MPR ini menegaskan partainya tidak pernah meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi sampai memberikan syarat. Bagi Zulkifli yang dilakukan pemerintah baik untuk rakyat. Maka PAN akan mendukungnya. “Kita tidak pernah ada syarat-syarat. Tidak ada minta-minta. PAN tidak pernah minta-minta,” tegasnya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post PAN Miliki 3 Gelagat Gabung Jokowi-Ma'ruf appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...