Connect with us

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah: ke Pulau Reklamasi Saja

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Wacana pemindahan ibu kota terus menguat. Apalagi Agustus nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengumumkan lokasi yang bakal dijadikan pengganti Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyarankan supaya ibu kota tetap di Jakarta. Tidak perlu ke Kalimantan. Misalnya di Teluk Jakarta ‎yang saat ini dijadikan reklamasi.

‎”Makanya saya hitung-hitung itu kan reklamasi itu tidak selesai-selesai, ambil alih saja sama Pak Jokowi. Pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi. Saya sudah hitung luas pulau reklamasi itu dengan Washington DC itu persis sama,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Fahri menilai, pemindahan ibu kota lebih cocok di pulau reklamasi. Sebab Indonesia adalah negara maritim. Perairannya lebih luas dari darat. Sehingga alasan itulah yang menjadi pertimbangan. Bukan di Kalimantan.

“Sebagai negara maritim ibu kita negara seharunya di dekat pantai bukan di pedalaman,” katanya.

Advertisement

‎Pertimbangan lain menurut Fahri, di Kalimantan jauh dari pelabuhan. Sehingga menurutnya kurang cocok apabila ibu kota dipindahkan ke provinsi tersebut. Apalagi pemerintah perlu perencanaan yang matang mengenai pemidahan ibu kota ini. Pekerjaan itu tidak mudah.

“Jadi ngapain ke Kalimantan, ada pulau reklamasi bagus. Pakai itu saja. Daripada di tengah Kalimantan. Ada apa di tengah Kalimantan, susah orang juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan. Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung. Sehingga belum bisa menyampaikan secara resmi mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

Advertisement

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Daun Brotowali Atasi Infeksi Pencernaan

Habib Novel Bamukmin: Baru di Rezim Ini FPI Dipersulit

Tersangka Dokter Gadungan di Bone Menghilang, Prof Hambali Thalib: Sengaja Lari atau Disuruh Lari?

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secepatnya diputuskan.

Adapun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Advertisement

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya. “Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng). (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah: ke Pulau Reklamasi Saja appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...