Connect with us

Nasional

Kemendagri Tak Terbitkan Izin FPI, Ini Respos Senayan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) belum juga menerbitkan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Ini memicu perdebatan berbagai pihak.

Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali mengatakan sebenarnya Indonesia sudah ada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam UU itu, sudah diatur soal ormas yang diizinkan dengan persyaratan-persyaratannya.

Karena itu, Amali menyarankan FPI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur UU. Kalau memenuhi persyaratan, Amali yakin izin FPI pasti akan diterbitkan Kemendagri yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut.

“Saya kira dipenuhi saja syarat-syaratnya. Kalau syaratnya dipenuhi akan diizinkan, kalau tidak dipenuhi (tidak diizinkan),” kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

PSI Ikhlas Dukung Jokowi Meski Tak Dijatah Kursi Menteri

PDIP Jamin Pembentukan Pengurus DPD Tanpa Politik Uang

Advertisement

Minyak Kelapa Dicampur Madu Baik untuk Perawatan Bibir

Politikus senior Partai Golkar itu yakin bahwa pemerintah tidak mengistimewakan ormas apa pun. Menurut dia, perlakuan terhadap semua ormas harus sama.

“Bahaya kalau sampai buat perbedaan, nanti akan datang orang minta keistimewaan. Jadi, konsistensi pemerintah akan dilihat,” jelasnya.

Menurut Amali, pemerintah juga harus menaati ketentuan yang ada di dalam UU Ormas. Kalau syarat itu terpenuhi, maka pemerintah boleh memberikan izin.

“Kalau tidak terpenuhi dan pemerintah memberi izin, maka pemerintah akan dianggap melanggar,” katanya.

Advertisement

PSI Ikhlas Dukung Jokowi Meski Tak Dijatah Kursi Menteri

PDIP Jamin Pembentukan Pengurus DPD Tanpa Politik Uang

Petinggi BUMN OTT KPK, Serikat Pekerja Bilang Memalukan

Juru bicara Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut berkomentar terkait nasib perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum juga diterbitkan Kemendagri.

Dahnil berkomentar atas nama pribadi lewat akun Twitternya @Dahnilanzar, pada Rabu malam (31/7), Pukul 21.41 WIB. Dahnil menilai, sangat naif bila alasan tidak memberikan perpanjangan izin FPI karena dianggap tidak Pancasilais.

“Mhn maaf, bagi saya naif, bila alasan untuk tdk memberikan izin kpd FPI krn dianggap tdk pancasilais,” cuit Dahnil.

Advertisement

Mantan koordinator jubir pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno di Pilpres 2019 ini mendasari pandangannya, karena melihat FPI selama ini aktif merawat nilai-nilai Pancasila.

“Krn faktanya mrk ikut merawat Pancasila bersama2 anak bangsa lainnya,” kata Dahnil. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Kemendagri Tak Terbitkan Izin FPI, Ini Respos Senayan appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...