Connect with us

Nasional

Menpan RB Diprotes Keras Honorer, Ini Pemicunya

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pernyataan Menpan RB, Syafruddin bahwa rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tidak menyiapkan formasi tenaga administrasi, diprotes keras honorer K2.

Mereka menilai, jika pemerintah yang lebih fokus para formasi guru dan tenaga kesehatan dalam rekrutmen ASN 2019, berarti itu melanggar hak-hak asasi manusia. Sebab, semua WNI berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan, mati dong tenaga administrasinya. Apa Menpan RB tidak tahu, banyak daerah butuh tenaga teknis administrasi. Apalagi sekarang usulan kebutuhan tergantung daerah, kenapa pusat melarang?” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara, Said Amir, Kamis (1/8).

Bagi Said, negara sangat tidak adil memperlakukan rakyat. Seluruh honorer K2 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis sama-sama mengabdi. Para pejabat juga digaji dari rakyat sehingga harusnya tahu penderitaan honorer K2.

“Kalau tenaga teknis administrasi tidak bisa ikut seleksi PPPK, saya pastikan terjadi kesenjangan sosial. Bahkan aksi besar-besaran bisa terjadi lagi,” ucapnya.

Advertisement

Sumarni Azis, Korwil PHK2I Sulawesi Selatan menambahkan, tenaga teknis banyak berperan dan sangat dibutuhkan. Kekosongan jabatan diisi oleh tenaga teknis dan mereka bisa menyelesaikan karena sudah andal serta berpengalanan.

Direktur Keuangan Angkasa Pura II Terjerat Proyek Rp86 Miliar

Kembangkan Potensi di Jogja, Avrist Assurance Tempati Kantor Baru

Puas, Sebagian Besar Sasaran Fisik TMMD Sudah Selesai

“Kalau tidak ada tenaga teknis siapa yang disuruh-suruh input data dan urus keuangan. Pemerintah harusnya berpikir, bahwa belum semua daerah punya teknologi canggih sehingga tidak butuh tenaga manual lagi,” tandasnya.

Pemerintah memang belum menetapkan jdwal pendaftaran CPNS 2019. Yang pasti, pada rekrutmen CPNS 2019 ini, guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas.

Advertisement

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menyebar surat ke instansi seluruh Indonesia sejak 17 Mei lalu, terkait usulan formasi. Peraturan juga sedang digodok sebagai dasar penyelenggaraan.

Lowongan CPNS tahun ini mencapai 254.173 kursi. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat sebanyak 62.324 kursi dan sisanya disebar ke instansi daerah.

Berapa kuota untuk guru dan tenaga kesehatan? Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Mudzkir belum mengetahui detailnya.”Saat ini masih menampung usulan,” ucapnya. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Menpan RB Diprotes Keras Honorer, Ini Pemicunya appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...