Connect with us

Nasional

Mantan Jubir HTI Minta Jokowi Mundur dari Kursi Presiden

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Mantan Jubir HTI (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) Ismail Yusanto menyampaikan kritik keras kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa listrik padam atau mati lampu di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8).

Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

“Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri,” ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Menurut dia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukanlah pihak yang salah dari peristiwa listrik padam. Ismail menyebut sosok yang harusnya bertanggung jawab yakni Jokowi sebagai pimpinan yang membawahi PT PLN

“Permintaan maaf hanya dari PLN, padahal PLN di bawah presiden,” ucap mantan Jubir HTI ini.

Advertisement

Ke depan, Ismail meminta peristiwa padam listrik tidak kembali terjadi. Negara wajib memikirkan segala kontingensi berkaitan masalah kelistrikan.

Di sisi lain, Jokowi tidak berdiam diri atas kejadian listrik padam. Mantan Wali Kota Solo itu menyambangi kantor pusat Perusahaan Listrik Negara atau PLN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi (5/8).

Presiden ketujuh RI itu datang untuk mengetahui secara langsung penyebab balckout atau matinya sejumlah pembangkit yang menyuplai setrum ke DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten yang padam total pada Minggu (4/8).

Jokowi menyatakan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko yang dihadapi.

“Dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Jokowi di Kantor PLN, Senin.

Advertisement

Terkait pemadaman listrik secara serentak di berbagai wilayah di Jabodetabek itu, sejumlah pihak memang menyuarakan agar pihak yang dianggap bertanggung jawab mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Salah satu yang didesak mundur adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. (jpnn)

(jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Mantan Jubir HTI Minta Jokowi Mundur dari Kursi Presiden appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...