Connect with us

Nasional

Gaji Honorer K2 Sulsel Rp2,3 Juta, Semangat Juang Redup?

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR– Semangat juang sebagian honorer K2 dinilai mulai redup. Sebab, gaji honorer K2 Sulsel sudah mendapatkan gaji setara upah minimum regional (UMR).

Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan, Sumarni Azis.

“Honorer K2 Provinsi Sulsel terlena karena sudah ada kesejahteraan sesuai UMR. Anggotanya sudah lesu berjuang. Hanya berharap ada perubahan status. Mereka lupa, kalau tidak berjuang, mana mungkin?” tutur Sumarni, Rabu (7/8).

Dia menyebutkan, rata-rata gaji honorer K2 Sulsel Rp2.350.000 per bulan.

Jumlah itu dinilai jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp300 ribu.

Advertisement

Peningkatan kesejahteraan itu membuat honorer K2 pasrah. Mereka enggan berjuang lagi karena gajinya sudah tinggi.

Sumarni mengaku harus mengerahkan segala upaya untuk mengingatkan anggotanya bahwa tujuan mereka bukan gaji.

Dia selalu mengingatkan anggotanya bahwa honorer K2 berjuang, untuk mendapatkan status PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Posisi Seks yang Tidak Menguntungkan Wanita

Kementerian Pertahanan Iran Pamer Bom Cerdas

Begini Cara Ibu-Ibu Persit Dukung Pelaksanaan TMMD Kalikondang

Advertisement

Zul Warga Gorontalo Benar-benar Rusak Citra Garuda Indonesia

Penggemar Westlife Dapat Pelukan Spesial dari Personel

“Kalau honorer di kabupaten/kota, masih tetap bersemangat berjuang. Sebab, mereka masih digaji Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu,” ucapnya.

Saat ini honorer K2 di kabupaten/kota masih getol mendekati stakeholder yang mempunyai kebijakan penentuan pengusulan kebutuhan pegawai.

Mereka berharap akan diakomodasi dalam rekrutmen CPNS dan PPPK nanti.

Advertisement

“Provinsi Sulsel tidak mengajukan kebutuhan CPNS dan PPPK memang membuat kami kecewa. Namun, mau bagaimana lagi? Teman-teman honorer K2 di provinsi juga tidak memasalahkan karena kesejahteraan sudah bagus sehingga mereka diam,” kata Sumarni. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Gaji Honorer K2 Sulsel Rp2,3 Juta, Semangat Juang Redup? appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...