Connect with us

Nasional

Tahun Depan, Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin Dipastikan Naik

Published

on

Kabarpolitik.com — Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan golongan masyarakat miskin, yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan naik tahun depan.

Kepastian itu disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dengan kepastian tersebut, iuran PBI per kepala per bulan yang saat ini hanya Rp23 ribu akan naik.

“Iuran PBI tentu akan dibayarkan oleh pemerintah dan masuk ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020,” kata Sri, Sabtu (17/8/2019).

Sri menuturkan, kenaikan iuran akan tercermin di besaran anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun depan.

Rencananya, pemerintah akan mengerek anggaran JKN dari Rp26,7 triliun di tahun ini menjadi Rp48,8 triliun di tahun depan. Hanya saja, jumlah pesertanya masih 96,8 juta penduduk atau sama dengan tahun ini.

Advertisement

“Jadi nanti iuran bagi JKN akan naik, dan kini iuran PBI ini sedang kami godok dan kami harapkan bisa ditetapkan sesegera mungkin,” jelas Sri Mulyani, Jumat (16/8).

Ia berharap kenaikan iuran PBI ini bisa membantu defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Apalagi di akhir tahun nanti, BPJS Kesehatan ditaksir masih mengalami defisit hingga Rp28 triliun.

“Kami berharap ini bisa membantu defisit yang selama ini dialami BPJS Kesehatan. Di sisi lain, bisa disertai perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya, meningkatkan tingkat kolektibilitas iuran, memperbaiki pengadaan menjadi lebih efisien, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan, keputusan Menkeu ini sangat membantu defisit BPJS Kesehatan.

Namun, pemerintah juga kini tengah mencari terobosan untuk mengatasi persoalan jangka panjang yang selama ini didera BPJS Kesehatan. “Kami berjanji akan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan ke depannya,” kata Puan. (FIN)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Tahun Depan, Iuran BPJS Kesehatan Warga Miskin Dipastikan Naik appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...