Risma: Pengusiran Mahasiswa asal Papua Sama Sekali Tidak Benar

Kabarpolitik.com,SURABAYA–Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan sama sekali tidak benar ada upaya pengusiran mahasiswa asal Papua di asrama mahasiswa di kota yang dipimpinnya itu. Walau demikian, Risma tetap meminta maaf seandainya ada kesalahan dari pihak Pemerintah Kota Surabaya.rnPernyataan itu disampaikan Risma menjawab pertanyaan wartawan atas kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang berujung kepada kerusuhan di Manokwari, Papua.rnDisebut-sebut aksi di Manokwari adalah sebagai balas dendam atas pengusiran mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.rnMenurut Risma, pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya adalah sama sekali tidak benar. Tidak mungkin hal itu terjadi karena dirinya sendiri adalah semacam orang tua bagi para mahasiswa asal Papua itu.rn”Kalau ada anak Papua diusir di Surabaya, itu tidak betul. Kabag Humas saya dari Papua. Dia ada di bawah. Itu dari Papua. Dan beberapa camat dan pejabat saya juga dari Papua. Jadi (pengusiran, red) itu tidak betul,” kata Risma di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).rnRisma lalu menyebut bahwa dirinya diangkat oleh warga Papua sebagai Mama Papua. “Jadi karena itu, sekali lagi saya berharap saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, mama papa saya, para pendeta di Papua, sekali lagi tidak ada kejadian apapun di Surabaya,” katanya.rnRisma menjelaskan, yang terjadi kemarin adalah adanya penurunan Bendera Merah Putih bertepatan dengan perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan RI. Dan itu terjadi di asrama mahasiswa asal Papua. Lalu ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan atas hal itu.
Tapi tidak benar kalau ada pengusiran itu. Kalau itu terjadi, tentu pejabat saya (asal Papua, red) yang duluan (diusir, red). Tapi pejabat saya tetap bekerja. Seluruh mahasiswa asal Papua juga masih normal,” kata Risma.rnKetua DPP PDIP Bidang Kebudayaan ini mempersilakan semua pihak untuk memeriksa kondisi mahasiswa Papua di Surabaya. Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan dan persatuan.(JPNN)