Iuran BPJS Bakal Naik, Fadli Zon Serukan Evaluasi BPJS

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pemerintah akan menaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Hal ini untuk mengatasi defisit yang terus-terusan dialami‎ BPJS Kesehatan.rnMenanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, naiknya iuran BPJS Kesehatan ini menandakan ada satu masalah yang belum terselesaikan, sehingga efeknya langsung ke masyarakat. “Itu menandakan skema iuran BPJS ini tidak terencana dengan baik dan malah memberatkan masyarakat,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8).rnFadli menyarankan perlu ada evaluasi mendalam mengapa BPJS Kesehatan terus-terusan defisit. Dia pun menyarankan perlu dicarikan solusi terbaik ketimbang menaikan iuran BPJS tersebut. “Harusnya dievaluasi BPJS itu. Apa yang salah, kenapa bisa seperti itu,” tegasnya.rnOleh sebab itu, lanjut dia, perlu ada skema yang lebih baik ke depannya dari program BPJS Kesehatan. Terlebih masyarakat yang kurang mampu harus bisa mendapatkan fasilitas tersebut secara cuma-cuma.rn“Ada skema masyarakat mendapatkan kemudahan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kalau perlu digratiskan jangan dibebankan pembayaran,” pungkasnya.rnSebelumnya, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran sampai dengan pertengahan tahun ini. Pada 2018 saja, BPJS masih menanggung defisit sebesar Rp 9,1 triliun.rnBelum lagi defisit yang diperkirakan masih bertambah dari awal tahun ini. Alhasil untuk menutupi defisit itu, pemerintah berencana menaikkan iuran jaminan sosial hingga 100 persen.rnRencana itu diungkapkan pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) saat rapat kerja bersama Komisi IX dan XI di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8). Setelah sebelumnya menyuntik BPJS Kesehatan puluhan triliun, kali ini pemerintah mengambil opsi lain.rnUsulan dari DJSN, kenaikan iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus naik dari Rp 23 ribu per jiwa menjadi Rp 42 ribu. Sedangkan untuk kategori Peserta Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dinaikkan menjadi sebesar 5 persen dengan batas upah sebesar Rp 12 juta, dari yang sebelumnya Rp 8 juta.rnSelanjutnya untuk iuran Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah, akan berlaku tarif iuran BPJS sebesar 5 persen dari Take Home Pay dari yang sebelumnya 5 persen dari gaji pokok + tunjangan keluarga. Namun, untuk iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa akan mengalami kenaikan hampir 100 persen.rnUntuk peserta jaminan sosial kelas 1, iuran BPJS akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 120 ribu per jiwa per bulan. Kemudian untuk kelas II, akan naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 75 ribu per jiwa per bulan, dan Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per jiwa per bulan. (jp)