Connect with us

Nasional

Ketua PAN Makassar Dampingi Iqbal Djalil Kembalikan Formulir di PKS

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR,   – Ketua PAN Makassar Hamzah Hamid turut mendampingi Muhammad Iqbal Djalil mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Makassar di Sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar, Jalan Abdullah Dg Sirua, Rabu, 9 Oktober 2019. 

Selain Hamzah Hamid, turut hadir pula mantan legislator DPRD Makassar, yakni Shinta Masita Molina dan Jufri Pabe. Iqbal Djalil juga diantar sejumlah ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan.

Tampak pula hadir ibunda Iqbal Djalil, Khaeriah Abdul Jabbar. Ustaz Ije-sapaan akrab Iqbal Djalil-ini tiba di kantor PKS kota Makassar sekitar pukul 09.00 Wita. 

Hamzah Hamid mengatakan, dirinya hadir menemani Ustadz Ije mengembalikan formulir ke PKS merupakan bentuk dukungannya pada Ketua Yayasan Buqatun Mubarakah yang memiliki ikhtiar maju di Pilwalkot Makassar.

“Ini merupakan bentuk dukungan saya kepada saudara sekaligus sahabat  di DPRD Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun,” kata Hamzah Hamid.

Advertisement

Sementara itu, Iqbal Djalil menegaskan dirinya telah mantap untuk melangkah maju di Pilwalkot Makassar 2020. Dia berharap agar PKS dapat menjadi bagian penting dari dirinya untuk ikut kontestasi politik.

“Saya adalah kader PKS, duduk dua periode di DPRD Makassar dari PKS dan berharap mendapat dukungan penuh dari PKS untuk maju di kontestasi Pilwalkot Makassar,” ungkap mantan Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Makassar ini.

Iqbal Djalil menuturkan, dirinya memajukan pengembalian formulir, dari semula rencananya dilakukan tanggal 12 Oktober 2019. 

“Tanggal 9, jam 09.00 kami pilih, karena di tim kami, ada namanya tim 9, kemudian ada tim Asmaul Husna 99, mudah-mudahan  ini membawa keberkahan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPD II PKS Makassar Anwar Farouq menyatakan pihaknya akan segera melakukan  survei terhadap bakal calon wali kota Makassar.

Advertisement

“Rencananya survei akan digelar pada 14 Oktober sampai 14 November 2019 mendatang. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan calon pada 1 – 7 Desember 2019,” pungkasnya. (rul)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...