Connect with us

Nasional

Siapa Bermanuver Sandera SK Ketua DPRD Sulsel?

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR –Air mata Andi Ina Kartika Sari berderai. Namanya batal diumumkan sebagai Ketua definitif DPRD Sulsel.

Sebenarnya, dia sudah ditetapkan Golkar Sulsel sebagai ketua definitif legislator Sulsel. Namun bersoal karena SK DPP belum dikantongi. Ada manuver yang membuat SK belum di tangannya.

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid sempat mengumumkan bahwa Ina Kartika sebagai Ketua DPRD Sulsel, Rabu, 9 Oktober. Menurutnya, penunjukan yang berjarak dua pekan dari pelantikan anggota DPRD Sulsel ini karena ada mekanisme partai.
Pihaknya membantah adanya tudingan miring sehingga penunjukan cukup lama. “Ada yang sebut karena transaksional, ada tarik ulur antarelite, itu saya tegaskan tidak ada. Ini semua karena memang ada proses di partai. Golkar tentu punya mekanisme,” ungkapnya.

NH –sapaannya– menyebut, penentuan Ketua DPRD Sulsel menjadi wewenang Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Pihaknya hanya sebatas melakukan pengusulan dari semua kader terbaik yang lolos ke DPRD Sulsel. Kata dia, Ina diberi amanah menjadi Ketua DPRD Sulsel.

“Ini sesuai (chat) WhatsApp Pak Ketum Airlangga yang saya terima, Sabtu, 5 Oktober. Andi Ina Kartika jadi ketua. Saya mohon maaf kepada Rahman Pina, Ince Langke, John Rende, dan kandidat lain,” bebernya.

Advertisement

Jangan Main-main

Dengan penunjukan ini, NH memperingatkan kepada kandidat lain untuk berhenti bermanuver. Sebelum ada keputusan, boleh saja main-main. Tetapi, bila sudah ada ketetapan, ruang sudah tertutup.

“Inilah keputusannya. Jangan lagi ada yang macam-macam,” tegasnya.

Soal penunjukan Ina, NH menyebut ini sejarah. Baik untuk DPRD Sulsel maupun untuk partai. Ada perempuan yang menjadi orang nomor satu di parlemen Sulsel. Sekaligus membuktikan Golkar tidak membeda-bedakan gender.

“Ini kejutan untuk Golkar. Perempuan jadi ketua DPRD Sulsel,” tegasnya.

Advertisement

Soal kelayakan, aturan partai disebutnya sudah Ina penuhi. Syarat pendidikan minimal S1, tetapi Ina sudah bergelar S2. Ina juga berpengalaman karena incumbent. Serta tidak ada cacat atau tidak tercela.

“Memang bukan suara terbanyak di dapilnya. Ada Sofyan Syam tetapi ada juklak baru yang mengatur suara terbanyak tak lagi masuk syarat. Jadi ini bukan diskresi karena Ina memang memenuhi syarat,” terangnya.

Keajaiban Tuhan

Andi Ina Kartika Sari menyebut penunjukan dirinya sebagai keajaiban. Ada campur tangan Tuhan. Apalagi, dirinya memang tidak melakukan manuver.

“Saya tidak pernah lobi-lobi ke Jakarta. Ini kepercayaan yang besar buat saya,” bebernya sambil terisak.

Ketua sementara DPRD Sulsel ini menyebut akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi masih ada tugas yang mesti segera dituntaskan. Seperti pembentukan AKD, pembahasan APBD 2020.

Advertisement

“Insyaallah, tanggung jawab berat ini akan saya laksanakan dengan baik. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa dukungan semua nanti. Terima kasih khusus kepada partai dan pak NH yang memberikan kepercayaan,” tukasnya.

Gen Politikus

Ina Kartika Sari memang baru banyak dikenal belakangan setelah menjadi Ketua sementara DPRD Sulsel. Padahal Ina bukanlah pendatang baru di dunia politik. Bahkan sebenarnya tercatat sudah tiga periode di Sulsel.

Ina terpilih pertama kali pada periode 2009-2014. Periode berikutnya tidak terpilih untuk 2014-2019. Namun Ina kemudian dilantik sebagai PAW dari Pangerang Rahim pada 2018. Pangerang mundur karena bertarung di Pilwalkot Parepare. Terakhir, Ina terpilih kembali untuk periode 2019-2024.

Dari garis ibunya, Ina memang dari gen politikus. Ibu kandungnya, (almh) Hj Andi Tja Tjambolang merupakan politikus senior Golkar dan pernah tiga periode di DPRD Sulsel.

Advertisement

DPP Bungkam

DPP Partai Golkar masih bungkam terkait siapa kadernya yang bakal menduduki jabatan Ketua DPRD Sulsel. Semua kompak mengatakan tidak tahu.

Ketua DPP Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengaku belum tahu. Dirinya, belum mengetahui apakah SK penunjukan ketua DPRD Sulsel sudah dikeluarkan. “Belum tahu,” katanya.

Begitupun dengan Ketua Koorbid Kepartaian DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir. Dia juga mengungkapkan hal senada.

FAJAR juga berulang kali menghubungi Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus. Eks Danjen Kopassus ini tidak merespons pesan WhatsApp yang dikirimkan. Juga menutup telepon saat dihubungi.(fik-rdi)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...