Connect with us

Politik

Rahmat Mirzani Djausal: Anggota Parlemen Harus Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah yang Tidak Memihak Rakyat

Published

on

Parlemen adalah corong suara rakyat. Ia merupakan bagian penting dari trias politica dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Karena itu, parlemen harus menjadi kontrol kekuasaan pemerintah dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Demikian disampaikan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam menyambut Hari Parlemen Indonesia yang diperingati hari ini, 16 Oktober. Ia mengatakan, anggota parlemen harus berani mengkritisi segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Caleg yang maju dari Partai Gerindra itu menyebut di era reformasi ini, baik lembaga eksekutif maupun legislatif sama-sama memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Bukan seperti era Orde Baru, yang mana kekuasaan eksekutif lebih dominan.

“Anggota parlemen jangan hanya diam. Ini era reformasi bukan Orde Baru. Mereka punya hak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena sebagai wakil rakyat, harus membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa,” kata Mirza sapaan Rahmat Mirzani Djausal kepada wartawan, di Kota Bandar Lampung, Selasa (16/10/2018).

Mirza menyoroti beberapa persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa ini, terutama soal situasi ekonomi yang akhir-akhir ini terus bergejolak. Menurutnya, persoalan itu disebabkan karena kebijakan pemerintah yang keliru.

Advertisement

Ia memberikan contoh soal kebijakan pembangunan infrastuktur. Menurutnya, pembangunan infrastuktur penting, tetapi menggalakkan penarikan pajak secara besar-besaran kepada rakyat dan mencabut subsidi BBM, hanya menimbulkan keresahan bahkan gejolak sosial.

“Saya katakan situasi ekonomi saat ini sangat kacau. Hutang negara kian meroket, BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok mahal. Utang dalam sebuah negara memang bukan sesuatu yang salah, sepanjang kemampuan dalam pengelolaannya baik. Tetapi apa yang terjadi hari ini pemerintah membiarkan gejolak di masyarakat terjadi,” tambah Mirza. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...