Connect with us

Politik

Rahmat Mirzani Djausal: Anggota Parlemen Harus Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah yang Tidak Memihak Rakyat

Published

on

Parlemen adalah corong suara rakyat. Ia merupakan bagian penting dari trias politica dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Karena itu, parlemen harus menjadi kontrol kekuasaan pemerintah dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Demikian disampaikan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam menyambut Hari Parlemen Indonesia yang diperingati hari ini, 16 Oktober. Ia mengatakan, anggota parlemen harus berani mengkritisi segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Caleg yang maju dari Partai Gerindra itu menyebut di era reformasi ini, baik lembaga eksekutif maupun legislatif sama-sama memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Bukan seperti era Orde Baru, yang mana kekuasaan eksekutif lebih dominan.

“Anggota parlemen jangan hanya diam. Ini era reformasi bukan Orde Baru. Mereka punya hak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena sebagai wakil rakyat, harus membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa,” kata Mirza sapaan Rahmat Mirzani Djausal kepada wartawan, di Kota Bandar Lampung, Selasa (16/10/2018).

Mirza menyoroti beberapa persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa ini, terutama soal situasi ekonomi yang akhir-akhir ini terus bergejolak. Menurutnya, persoalan itu disebabkan karena kebijakan pemerintah yang keliru.

Ia memberikan contoh soal kebijakan pembangunan infrastuktur. Menurutnya, pembangunan infrastuktur penting, tetapi menggalakkan penarikan pajak secara besar-besaran kepada rakyat dan mencabut subsidi BBM, hanya menimbulkan keresahan bahkan gejolak sosial.

“Saya katakan situasi ekonomi saat ini sangat kacau. Hutang negara kian meroket, BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok mahal. Utang dalam sebuah negara memang bukan sesuatu yang salah, sepanjang kemampuan dalam pengelolaannya baik. Tetapi apa yang terjadi hari ini pemerintah membiarkan gejolak di masyarakat terjadi,” tambah Mirza. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *