Politik
Abdul Wachid: Akurasi DTSEN Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat
Published
1 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga oleh akurasi data penerima manfaat. Karena itu, penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Hal tersebut disampaikan Abdul Wachid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, masih diperlukan pembenahan data agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan tidak diterima oleh pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
“Kami masih membutuhkan pendataan yang lebih baik supaya bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, DTSEN yang berasal dari daerah harus terus diperbaiki agar sasarannya tepat dan tidak diberikan kepada pihak yang seharusnya tidak menerima,” ujar Abdul Wachid.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan bahwa penyempurnaan DTSEN membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbarui data sesuai kondisi riil masyarakat sehingga kebijakan perlindungan sosial menjadi lebih akurat dan akuntabel.
Selain itu, Abdul Wachid menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Harapan kami, bantuan ini menjadi stimulus agar masyarakat bisa mandiri. Bantuan itu bukan berupa ikan, tetapi berupa kail. Artinya, bantuan harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Wachid mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadirkan program perlindungan sosial yang inklusif. Menurutnya, berbagai bantuan yang diberikan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial.
Ia berharap penguatan DTSEN dan sinergi antara pemerintah pusat serta daerah dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata sekaligus membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

