Ada Temuan BPK, Senayan Panggil OJK

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi XI DPR RI berencana memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya rapat akan digelar akhir bulan ini.

Pemanggilan itu terkait permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK yang kembali menjadi sorotan BPK.

“Akhir bulan, kami ada rapat dengar pendapat dengan mereka (OJK),” tutur Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh di Jakarta.

Bidan Masukkan Mentimun ke Alat Vital, Ini Kata Politikus PDIP

Permasalahan tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK telah memutuskan untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian.

Tokoh Nasional Hingga Menteri Dijadwalkan Hadiri Dies Natalis-Wisuda STIE AMKOP

Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, tetapi gedungnya tidak bermanfaat.

Haerul mengatakan, hal tersebut sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Ketika itu, OJK melempar tanggung jawab pada manajemen yang lama.

Singgung Aktivis 98, Isyarat Jokowi untuk Adian Menteri?

“Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja,” imbuhnya.

Menurut Haerul, itu merupakan keputusan kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga. Apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya itu berarti ada inifesiensi yang secara sengaja dilakukan.

Singgung Aktivis 98, Isyarat Jokowi untuk Adian Menteri?

Oleh karena itu, dia mengaku masih akan menuntut OJK untuk menjelaskan secara komprehensif.

“Nanti setelah itu, baru kita lihat rekomendasi BPK sepeti apa. Apakah memang masih ada jalan perbaikan dengan melakukan pengembalian atau ada unsur hukum lain. Yang pasti harus ada yang bertanggungjawab,” tukasnya. (jpnn)

rn