Connect with us

Politik

Ade Rezki Pratama Ingatkan Warga Agam Agar Hindari Korban TPPO

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengingatkan warga Kabupaten Agam untuk waspada terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan melalui sosialisasi antisipasi dan pencegahan TPPO di Kecamatan Sungai Pua, Agam, Sabtu (14/12/2024).

“Pemerintah kini membuka peluang lapangan kerja di luar negeri dengan syarat yang jelas. Kami mendorong agar kompetensi sesuai dengan ijazah yang dimiliki, agar pekerja Indonesia bisa bekerja dengan gaji besar dan aman,” ujar Ade Rezki.

Ia menjelaskan bahwa meski peluang bekerja di luar negeri cukup banyak, sebagian masyarakat Sumatera Barat masih minim peminatnya.

“Selama ini, ada kesan bahwa bekerja di luar negeri itu buruk karena dilakukan secara ilegal. Melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), peluang kerja di luar negeri kini bisa dilakukan secara resmi, legal, dan terdata,” tambahnya.

Ade juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto aktif memperluas kesempatan kerja di luar negeri melalui lobi internasional.

Advertisement

“Presiden Prabowo telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa negara, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia dengan gaji kompetitif dan persyaratan yang sesuai dengan kompetensi mereka,” katanya.

Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, menambahkan bahwa terdapat banyak peluang kerja di luar negeri, khususnya di negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Jerman, serta kerjasama business to business (B2B) dengan Taiwan dan Hong Kong.

“Lowongan berbasis keahlian banyak tersedia di negara-negara tersebut,” ungkapnya.

Jupriyadi juga mengingatkan bahwa potensi TPPO seringkali berasal dari calo atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri.

“Mereka dijanjikan pekerjaan, tapi kenyataannya malah terjebak dalam situasi buruk atau bahkan kekerasan. Warga harus berhati-hati dengan oknum yang tidak resmi,” tegasnya.

Advertisement

Camat Sungai Pua, Susi Karmila, menyebutkan bahwa di wilayahnya terdapat ribuan warga, 30 persen di antaranya adalah usia angkatan kerja.

“Ada 2.700 lebih warga di sini, dengan 30 persennya pencari kerja potensial. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang ada,” kata Susi.

“Dengan adanya sosialisasi ini, warga kami dapat kesempatan bekerja ke luar negeri yang sesuai dengan regulasi. Jangan sampai ada warga kami yang menjadi korban TPPO,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...