Connect with us

Politik

Ahmad Muzani Tegaskan Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Pendidikan Lainnya

Published

on

rnPemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Undang-Undang Pondok Pesantren secara tegas mengamanatkan agar pesantren dipandang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.rn“Kehadiran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren akan menjadi institusi yang khusus mengurusi seluruh pondok pesantren di tanah air,” ujar Ahmad Muzani usai memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Rabu (15/10/2025).rnMuzani menjelaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan pembentukan Ditjen Pesantren sebagai satuan kerja khusus yang tidak hanya menangani pendidikan Islam secara umum, tetapi secara spesifik berfokus pada pengembangan pesantren.rn“Saya kira Ditjen Pesantren akan menjadi satu institusi yang mengurusi seluruh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di Aceh,” tambahnya.rnMenurutnya, langkah pemerintah dalam memperkuat pesantren menunjukkan arah kebijakan yang sudah berada di jalur yang tepat.rnSenada dengan Muzani, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i juga menyampaikan harapan agar izin prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren dapat segera disetujui sebelum akhir Oktober 2025.rn“Sejak tahun 2019 usulan pembentukan Ditjen Pontren telah diajukan oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pada tahun 2021 di masa Menag Yaqut Cholil Qoumas juga dilanjutkan, namun belum disetujui oleh Kementerian PANRB. Kami sangat berharap pembentukan Ditjen Pontren dapat terwujud paling lambat 22 Oktober 2025,” ungkap Romo Syafi’i saat pertemuan dengan Wamen PANRB di Jakarta.rnRomo menilai pembentukan satuan kerja setingkat Eselon I ini sangat penting dan mendesak, mengingat peran pesantren yang tidak hanya fokus pada pendalaman agama (tafaqquh fid-din), tetapi juga pada dakwah dan pemberdayaan masyarakat.rnPembentukan unit setingkat Eselon I ini juga dianggap sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi pesantren dalam tiga pilar utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.rnSaat ini, Kementerian Agama membina lebih dari 42 ribu pesantren dengan total lebih dari 11 juta santri di seluruh Indonesia.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...