Connect with us

Politik

Ahmad Muzani Ungkap Upaya Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

Published

on

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil antara lain meningkatkan anggaran untuk pupuk dan rencana mendatangkan sapi perah.

“Itu memang sudah menjadi tekad beliau untuk menghapus kemiskinan dengan sungguh-sungguh,” ujar Muzani, Kamis (12/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Rapat Konsolidasi Asosiasi Peternak & Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Yogyakarta, Rabu (11/12/2024) malam.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo Subianto melihat sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai sumber utama kemiskinan yang perlu diberantas.

“Di bidang pertanian, beliau berupaya secara total untuk membantu petani, salah satunya dengan mencetak lahan sawah baru. Pencetakan sawah baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sumber pangan baru, sehingga kebutuhan beras dapat dipenuhi. Dalam jangka panjang, kita tidak lagi perlu mengimpor beras, yang akan menghemat devisa negara,” jelas Muzani.

Advertisement

Selain itu, Prabowo juga berencana untuk menambah anggaran pupuk. Muzani menilai bahwa ketersediaan pupuk yang terjangkau akan semakin memotivasi petani untuk menanam lebih banyak.

“Produk pertanian saat ini melimpah. Berdasarkan pembicaraan saya dengan Menteri Pertanian, Kepala Bulog, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, belum pernah ada dalam sejarah stok pangan sebanyak sekarang ini,” ujarnya.

Muzani optimis langkah-langkah tersebut akan memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025.

“Jika ini berhasil, kita akan menghemat devisa yang besar, dan itu adalah salah satu langkah untuk menghapus kemiskinan. Termasuk dengan mendatangkan sapi perah. Produksi susu kita hanya sekitar 22 persen dari total konsumsi nasional, yang berarti sekitar 80 persen susu masih harus diimpor,” lanjutnya.

Muzani menjelaskan bahwa jika kewajiban minum susu diterapkan, maka konsumsi susu nasional akan meningkat, dan produksi susu domestik yang hanya 22 persen akan menjadi 8 persen dari total kebutuhan.

Advertisement

“Pemerintah berencana mengimpor sapi perah dari Australia dan Brasil. Yang harus diperhatikan adalah agar sapi-sapi impor ini tidak jatuh ke tangan industri besar atau pedagang besar, melainkan harus diberikan kepada pelaku usaha kecil. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi kemiskinan,” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Komisi XIII Soroti Integritas Petugas
Politik5 jam ago

Kasus Pesta Narkoba di Rutan Depok, Andreas Hugo Pareira Soroti Integritas Petugas

Komisi XIII DPR RI mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan menyusul terungkapnya kasus pesta narkoba yang melibatkan narapidana di Rumah...

Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat
Politik5 jam ago

Andi Yuliani Paris: Dokumentasi Sejarah Penting Perkuat Hak Masyarakat Adat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti pentingnya pendokumentasian sejarah, nilai luhur, dan kearifan lokal masyarakat adat...

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu
Politik5 jam ago

Bahtra Banong Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra...

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan! Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Periksa Secara Transparan!
Politik5 jam ago

Usut Tuntas Dugaan Praktik Judol di Rumah Dinas TNI, Sukamta: Periksa Secara Transparan!

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kasus dugaan praktik judi online (judol) yang berlangsung di...

Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis Setjen DPR Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis
Politik5 jam ago

Setjen DPR RI Perkuat Standardisasi Penyusunan Risalah Persidangan lewat Sosialisasi Pedoman Teknis

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong penguatan profesionalisme dan keseragaman standar teknis dalam penyusunan risalah rapat maupun persidangan di lingkungan...

Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain Puan Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain
Politik5 jam ago

Puan Maharani Hadiri Pemilihan Ketua Parlemen Dunia, Disambut Hangat Delegasi Negara Lain

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. Selain sidang tahunan, forum parlemen...

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global Di Forum Parlemen Dunia, Irine Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global
Politik8 jam ago

Di Forum Parlemen Dunia, Irine Yusiana Roba Putri Dorong Penguatan Keamanan Maritim Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim untuk menghadapi...

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Politik9 jam ago

Yanuar Arif Wibowo: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian...

BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional BAKN Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional
Politik9 jam ago

BAKN DPR RI Dorong Penguatan Bulog sebagai Penyangga Pangan Nasional

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan...

Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Bambang Patijaya Dukung Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi
Politik10 jam ago

Bambang Patijaya Dukung Wacana Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, kapasitas...