Connect with us

Politik

Ahmad Muzani Ungkap Upaya Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

Published

on

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil antara lain meningkatkan anggaran untuk pupuk dan rencana mendatangkan sapi perah.

“Itu memang sudah menjadi tekad beliau untuk menghapus kemiskinan dengan sungguh-sungguh,” ujar Muzani, Kamis (12/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Rapat Konsolidasi Asosiasi Peternak & Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Yogyakarta, Rabu (11/12/2024) malam.

Menurut Muzani, Presiden Prabowo Subianto melihat sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai sumber utama kemiskinan yang perlu diberantas.

“Di bidang pertanian, beliau berupaya secara total untuk membantu petani, salah satunya dengan mencetak lahan sawah baru. Pencetakan sawah baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sumber pangan baru, sehingga kebutuhan beras dapat dipenuhi. Dalam jangka panjang, kita tidak lagi perlu mengimpor beras, yang akan menghemat devisa negara,” jelas Muzani.

Advertisement

Selain itu, Prabowo juga berencana untuk menambah anggaran pupuk. Muzani menilai bahwa ketersediaan pupuk yang terjangkau akan semakin memotivasi petani untuk menanam lebih banyak.

“Produk pertanian saat ini melimpah. Berdasarkan pembicaraan saya dengan Menteri Pertanian, Kepala Bulog, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, belum pernah ada dalam sejarah stok pangan sebanyak sekarang ini,” ujarnya.

Muzani optimis langkah-langkah tersebut akan memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025.

“Jika ini berhasil, kita akan menghemat devisa yang besar, dan itu adalah salah satu langkah untuk menghapus kemiskinan. Termasuk dengan mendatangkan sapi perah. Produksi susu kita hanya sekitar 22 persen dari total konsumsi nasional, yang berarti sekitar 80 persen susu masih harus diimpor,” lanjutnya.

Muzani menjelaskan bahwa jika kewajiban minum susu diterapkan, maka konsumsi susu nasional akan meningkat, dan produksi susu domestik yang hanya 22 persen akan menjadi 8 persen dari total kebutuhan.

Advertisement

“Pemerintah berencana mengimpor sapi perah dari Australia dan Brasil. Yang harus diperhatikan adalah agar sapi-sapi impor ini tidak jatuh ke tangan industri besar atau pedagang besar, melainkan harus diberikan kepada pelaku usaha kecil. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan dan mengurangi kemiskinan,” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...