Connect with us

Politik

Ajakan Taubat Ekologis Cak Imin untuk Semua, Bukan Segelintir Pihak

Published

10 bulan ago

on

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, menegaskan bahwa ajakan taubat ekologis yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, merupakan seruan moral kolektif bagi seluruh elemen bangsa, bukan ditujukan pada kelompok tertentu.rn“Ajakan taubat ekologis itu bukan untuk satu atau dua orang saja. Itu panggilan refleksi bagi kita semua. Dalam perspektif Al-Qur’an, setiap bencana seharusnya menjadi momentum muhasabah bersama, karena kita semua memiliki andil kecil ataupun besar dalam kerusakan lingkungan,” ujar Hindun dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan di Gedung DPR, Kamis (4/12/2025).rnHindun menyampaikan bahwa seruan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai tudingan kepada pihak tertentu. Ia menilai ajakan itu merupakan upaya untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam memperbaiki hubungan manusia dengan alam.rn“Ini ajakan moral untuk memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan. Proses istirahat, refleksi, dan taubat itu harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.rnDalam rapat tersebut, Hindun menyoroti pentingnya langkah pencegahan agar bencana alam tidak terus berulang. Ia menegaskan bahwa faktor alam seperti hujan ekstrem tidak dapat dijadikan satu-satunya penyebab, karena pengelolaan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab manusia.rn“Kita tidak bisa hanya berkata ‘ini karena hujan’. Ya, hujan adalah faktor alam, tetapi pengelolaan daerah aliran sungai, tata ruang, dan kualitas hutan adalah faktor manusia. Di situlah kewajiban kita mencegah risiko,” tegasnya.rnHindun juga meminta pemerintah menjelaskan rencana penanganan jangka panjang, termasuk mitigasi berbasis ekosistem dan perbaikan tata kelola hutan.rnPada kesempatan yang sama, Hindun menyoroti rencana pemerintah mencabut sejumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Ia meminta agar proses transisi dilakukan secara ketat dan jelas.rn“Dalam dokumen yang kami terima, belum ada penjelasan soal mekanisme transisi. Bagaimana penghentian operasi dilakukan? Bagaimana skema kompensasi? Siapa yang mengamankan areal setelah izin dicabut? Tanpa kejelasan ini, risiko kekosongan pengawasan sangat besar,” ujarnya.rnIa menegaskan bahwa pencabutan izin harus menjadikan kawasan lebih aman dan bukan semakin rentan terhadap kerusakan.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...