Politik
Annisa Mahesa Tekankan Pentingnya Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Tepat Sasaran
Published
9 bulan agoon
Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, menegaskan pentingnya agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan reses bersama warga di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Rabu (15/10/2025).
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), listrik desa, serta bantuan infrastruktur yang dinilai belum merata. Warga juga menyoroti masih kurangnya sosialisasi di tingkat desa, sehingga sebagian masyarakat belum memahami kriteria penerima bantuan maupun mekanisme penggunaan dana desa.
Menanggapi hal itu, Annisa menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat sistem pendataan penerima bantuan melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dihimpun dari data desa. Ia menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam memastikan data masyarakat prasejahtera disampaikan dengan akurat dan transparan.
“Data yang digunakan akan disesuaikan melalui DTSEN. Kepala desa harus memastikan siapa saja warganya yang termasuk prasejahtera. Kalau ada data yang belum akurat, segera dilaporkan,” tegas Annisa.
Selain persoalan bantuan sosial, Annisa juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat seperti penerangan dan akses listrik desa. Ia menyatakan siap membantu masyarakat secara administratif jika masih ada warga yang belum teraliri listrik.
“Kalau memang ada warga yang belum terpasang listrik, saya siap bantu administrasinya. Kalau kepala desa belum menindaklanjuti, saya akan hubungi langsung supaya warga bisa segera mendapatkan haknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Annisa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi merupakan bagian dari penggunaan dana desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait prioritas pembangunan.
“Dalam Musdes, semua unsur masyarakat bisa menyampaikan masukan mulai dari tokoh agama, perempuan, RT, kelompok tani, guru, hingga pelaku usaha. Semua aspirasi ditampung di situ,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Annisa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Yang paling penting adalah kejelasan data, keterbukaan informasi, dan pengawasan di tingkat desa. Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” pungkasnya.
You may like
Satrio Dimas: Hampir 90 Persen Bantuan Politik Gerindra Kembali ke Masyarakat Lewat Pendidikan Politik
Wamenhan RI Terima Audiensi Wali Kota Subulussalam, Bahas Penguatan Pendidikan dan Pertahanan Daerah
Rokhmat Ardiyan Bawa Listrik Gratis ke Desa Jambar, Siap Perjuangkan Infrastruktur Warga
Tebar Kepedulian, Bahtra Banong Salurkan Sembako bagi Warga Kurang Mampu di Kendari
Danang Wicaksana: Gerindra Komitmen untuk Transparansi, Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Selalu Terbuka dan Akuntabel
Sekjen Kemhan Tutup Diklat SPPI 2026, Lulusan SPPI Siap Jadi Penggerak Pembangunan Desa dan Pesisir
Presiden Prabowo: Transformasi Bangsa Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Terus Percepat Program Pro Rakyat dan Penguatan Ekonomi
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

