Aturan Larangan Mudik Bagai Buah Simalakama, Pemerintah Diminta Beri Kompensasi

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan resmi melarang seluruh moda transportasi umum untuk beroperasi pada periode 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Larangan operasional ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan larangan mudik Lebaran.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan risiko penularan Covid-19 yang disinyalir akan tinggi pasca libur panjang.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menilai aturan larangan mudik yang dicetuskan pemerintah adalah buah simalakama. Sebuah keputusan dilema. Di satu sisi gencar memerangi penularan Covid-19, di sisi lain perputaran ekonomi pun harus berjalan baik.

“Kebijakan ini sudah dikaji secara matang. Yang menjadi prioritas adalah jangan sampai terjadi second wafe atau gelombang kedua penularan Covid-19 jika mudik diizinkan,” kata Hamka kepada fajar.co.id di Makassar, Minggu (18/4/2021).

Dikatakan, begitu kerja kerasnya pemerintah dan semua pihak sehingga situasi sudah mencapai pada tahap penurunan grafik Covid yang signifikan. Jika mudik dilepas, akan terjadi perpindahan jutaan orang dari kota ke desa,

Begitu pula pada arus balik akan terjadi perpindahan orang dari desa ke kota, sangat riskan terjadi penularan Covid-19 yang kembali meninggi.

“Sia-sia upaya kita selama ini. Memang kalau dari sisi sirkulasi ekonomi di bidang transportasi tentu mengalami kesulitan. Tetapi tidak ada cara lain mencegah penularan Covid-19 selain melarang mudik,” cetus Legislator Golkar Dapil Sulsel I tersebut.rn(Fajar)rn