Connect with us

Politik

Azis Subekti: Retret Perkuat Komunikasi dan Pastikan Program Pro-Rakyat Berjalan

Published

on

Jakarta, 26 Februari 2025 – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kegiatan retret yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antar kepala daerah yang baru dilantik. Dalam wawancara dengan NusantaraTV, Azis menilai bahwa retret ini dapat mengatasi ego sektoral serta memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan efektif.

Menurut Azis, retret bukanlah hal baru dalam dunia pemerintahan. Ia membandingkan kegiatan ini dengan minute meeting yang lazim dilakukan di perusahaan multinasional sebagai cara menjaga semangat dan koordinasi para pekerja.

“Di perusahaan multinasional itu, untuk mengingatkan semangat dari para pekerjanya, perusahaan biasanya mengadakan minute meeting. Sama halnya dengan para kepala daerah, begitu dilantik baru ada namanya retret. Ini hal-hal yang biasa sebenarnya, karena di pemerintahan sebelumnya juga ada pelaksanaan ini” ujar Azis.

Salah satu manfaat utama dari retret ini, kata Azis, adalah mengurangi ego sektoral di antara kepala daerah. Ia mencontohkan pengalamannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Wonosobo, di mana ia melihat banyak kebijakan terhambat karena kurangnya koordinasi antar wilayah.

“Saya ini pernah nyalon bupati Wonosobo, dalam proses pencalonan itu, saya belajar untuk menjadi bupati, saya nanya ke sana kemari. Ada beberapa masalah yang saya lihat nggak selesai. Saya bertanya kepada orang, ini kenapa jalan yang menuju ke kabupaten lain nggak bisa selesai? Oh itu harus komunikasi dengan bupati sebelah, ada Banjarnegara, ada Kebumen, dan sebagainya. Nah hal itu saja kadang tidak bisa diselesaikan pada saat itu,” jelasnya.

Advertisement

Azis menekankan bahwa retret ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah komunikasi antar kepala daerah dan mendorong kerja sama yang lebih baik.

“Pemerintah Pak Prabowo ini kemudian mengadakan mediasi supaya teman-teman ini berkumpul. Jadi tidak ada ego sektoral lagi, seperti yang dikatakan Mas Hariqo tadi, bersatu untuk Indonesia. Jadi walaupun dia menjadi bupati di Kabupaten Wonosobo, bupati di Kabupaten Banjar, tapi dia harus berpikir juga daerah sekitarnya yang menjadi konektivitas ekonomi dan lain-lainnya,” tambahnya.

Sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra, Azis memastikan bahwa partainya selalu memberikan ruang yang luas bagi kepala daerah untuk menjalankan program-program yang berpihak pada rakyat.

“Kalau saya, karena anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, kami akan memastikan bahwa Partai Gerindra memberikan ruang yang luas, yang baik kepada kepala daerah untuk mensukseskan program yang pro-rakyat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya loyalitas kepada negara di atas kepentingan partai.

Advertisement

“Kita kenal betul bagaimana prinsip bahwa loyalitas kita kepada partai itu akan berakhir manakala loyalitas kepada negara, kepada masyarakat, maupun kepada bangsa itu dimulai,” lanjutnya.

Azis juga menyoroti bahwa komunikasi yang kurang sering kali menjadi penyebab utama kesenjangan antara daerah dalam pembangunan.

“Gap itu sebenarnya bukan masalah hal yang strategis, ini persoalan komunikasi biasa. Karena hampir gap itu terjadi sebenarnya urusan-urusan personal communication yang tidak terjadi. Hampir tidak mungkin kalau misalkan daerah satu mau membangun konektivitas berupa jembatan, kemudian daerah lain tidak, ya tidak mungkin juga. Masalah-masalah yang menimbulkan gap itu akan mengecil, kalau sudah dikembalikan kepada tujuan yang utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” paparnya.

Azis berharap bahwa retret ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar ditiru dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk di level birokrasi bawah.

“Mudah-mudahan kita semua diberikan optimisme agar ke depan ini dengan retret itu ditiru. Komunikasi yang baik untuk hal-hal yang lainnya, bukan hanya di kepala daerah tapi juga di bawahannya,” pungkasnya.

Advertisement

Retret kepala daerah yang diadakan setelah pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Namun, Azis Subekti menegaskan bahwa selama program ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kinerja kepala daerah, maka hal ini patut didukung demi kepentingan rakyat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...