Bakal Impor 100 Ribu Ton Bawang, DPR Segera Panggil Kemendag dan Kementan

Kabarpolitik.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait dengan rencana impor bawang putih 100 ribu ton oleh Perum Bulog.

Dewan akan menanyakan alasan penunjukan ini karena menilai tak ada unsur urgensi pemberian keistimewaan kepada Bulog, untuk melakukan mengimpor tanpa wajib tanam. Apalagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menyatakan akan menelisik penunjukkan impor ini.

“Kita akan meng-clear-kan dulu. Kalau tidak ada alasan yang mendesak, ya ditahan saja dulu rekomendasinya.Paling tidak sampai ada penjelasan terkait alasan pemberian hak istimewa,” kata anggota Komisi IV Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta, Rabu (3/4).

Zainut melanjutkan, penugasan impor bawang putih kepada Bulog hanya dapat dilakukan saat komoditas itu berada dalam masa kritis. Hal ini sejalan dengan tugas Bulog sebagai stabilisator harga. Ia menilai, kondisi kini tidak dalam masa kritis.

Oleh sebab itu, Zainut menegaskan, dewan akan menanyakan penugasan itu kepada Kementerian Pertanian (Kementan) dan lembaga terkait lainnya.

“Kami akan menggali lebih jauh apa alasan pemberian hak istimewa Bulog itu. Harusnya diberlakukan hal yang sama dengan importir lain sehingga tidak ada monopoli,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi penugasan Bulog sebagai importir bawang putih itu. Pasalnya, penerbitan rekomenasi impor harus sesuai degan perturan yang berlaku. “Kalau sesuai regulasi tak ada masalah. Tapi diskresi ini perlu diperdalam dan evaluasi lagi,” kata dia.

Hal senada sebelumnya dikemukakan anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro. Ia mendesakkan evaluasi kebijakan itu. Kebijakan itu berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli.

“Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendirian. Apabila hendak melakukan impor, pemerintah harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli,” kata Darori. (JPC)

rn
source