Politik
Bali Jadi Contoh, Husein Fadlulloh Dorong Daerah Manfaatkan Diplomasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Published
3 bulan agoon
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan berbagai agenda diplomasi internasional Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu menjadi fokus kunjungan BKSAP Day di Denpasar, Bali, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Husein Fadlulloh, mengatakan, berbagai isu yang dibahas Indonesia di forum internasional saat ini akan berdampak langsung pada daerah, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Kami memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah terkait berbagai agenda yang sedang diperjuangkan Indonesia di tingkat internasional. Salah satunya proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD yang nantinya akan mempengaruhi tata kelola pemerintah kota dan kabupaten,” ujar Husein.
Menurutnya, target Indonesia menjadi anggota OECD pada 2027 akan membawa berbagai standar baru dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, investasi, perdagangan, dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
Legislator Gerindra itu menegaskan, keterlibatan daerah menjadi penting karena berbagai kebijakan yang dibahas dalam forum internasional pada akhirnya akan diterjemahkan ke dalam program dan regulasi di tingkat lokal.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Dengan reputasinya sebagai destinasi wisata internasional, Bali dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat diplomasi pariwisata dan budaya Indonesia.
“Bali sudah dikenal dunia sejak lama. Karena itu kami berharap Bali terus berinovasi sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai salah satu garda depan Indonesia dalam diplomasi pariwisata,” katanya.
Husein menambahkan, BKSAP akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar berbagai perkembangan isu global, seperti kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, perdagangan, investasi, dan lingkungan hidup dapat dipahami serta diantisipasi dengan baik oleh daerah.
“Berbagai kebijakan yang dibahas di forum internasional nantinya akan berdampak langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu penting bagi daerah untuk memahami perkembangan isu-isu global,” pungkasnya.
Menhan RI Terima Duta Besar Negara Qatar, Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Pertahanan
Prioritaskan Keselamatan dan Mobilitas Masyarakat, Wapres Minta Sabo Dam Hutanabolon dan Jembatan Garoga Rampung Tepat Waktu
Tinjau Huntara di Tapsel, Wapres Minta Maaf kepada Warga dan Pastikan Pembangunan Huntap Dimulai Bulan Ini
Dalam Perjalanan Menuju Sabo Dam, Wapres Temui Warga Terdampak Yang Menyampaikan Aspirasi di Pinggir Jalan
Wapres Dorong Penguatan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumut
Pastikan Layanan Pendidikan Pascabencana Berjalan Optimal dan Fasilitas Belajar Mengajar Terpenuhi, Wapres Kunjungi SMAN 1 Barus
Eva Monalisa Dorong Dana Khusus untuk Pemulihan Destinasi Wisata Terdampak Bencana
Terima PP IPNU, Wapres Dorong Peran Pemuda Dalam Menjaga Persatuan dan Menghadapi Perkembangan Teknologi
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

