Bambang Haryo Desak Pemerintah Audit Harga Gas Alam di Indonesia yang Terlalu Tinggi

Pemerintah masih mengkaji kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 Dollar Amerika per MMBTU untuk tujuh sektor industri, setelah sempat mencuat wacana penghapusan subsidi HGBT. Padahal, gas merupakan komponen biaya utama dalam industri.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengatakan sudah saatnya pemerintah melakukan audit terhadap penetapan harga gas alam di Indonesia, baik untuk industri maupun masyarakat. Menurutnya, harga gas Indonesia terlalu tinggi dibandingkan harga internasional yang hanya 3,21 Dollar Amerika per MMBTU.

“Kita salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia, dan baru-baru ini ditemukan sumber gas di Aceh yang 18 kali lebih besar dari Arab Saudi. Seharusnya harga gas alam di Indonesia setara dengan Arab Saudi, yaitu 0,5 Dollar Amerika per MMBTU,” kata Bambang, Senin (16/12/2024).

Bambang menjelaskan harga gas subsidi hanya berlaku untuk tujuh sektor industri, seperti pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, dengan harga 6 USD per MMBTU. Sementara itu, harga gas non-subsidi mencapai 11-12 Dollar Amerika per MMBTU.

“Bandingkan dengan harga gas di Malaysia 4,5 Dollar Amerika per MMBTU, Thailand 5,5 Dollar Amerika, dan Vietnam 6,39 Dollar Amerika. Indonesia jauh lebih mahal. Bagaimana industri kita bisa bersaing jika harga gas dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi?” ujarnya.

Bambang juga menyoroti dampak pada sektor pertanian, terutama industri pupuk, yang 70 persen biayanya berasal dari gas alam. Jika subsidi HGBT dicabut, harga pupuk bisa melonjak dua kali lipat, yang akan berdampak pada harga beras dan produksi pertanian.

“Saya yakin pemerintah Prabowo Gibran akan mempertimbangkan untuk tidak mencabut subsidi HGBT dan menetapkan harga gas alam untuk semua industri sebesar 6 Dollar Amerika per MMBTU. Ini akan menurunkan harga produk industri, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” ungkapnya.

“Harapan saya, pemerintah segera menghitung ulang harga gas yang wajar demi kemajuan ekonomi Indonesia,” pungkas Bambang Haryo.