Bangun 1.200 Huntara untuk Sulteng, Desember Bisa Dihuni 116 Unit

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1.200 hunian sementara (huntara) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di antara 1.200 unit itu, 116 huntara tengah diselesaikan. Juga, 116 unit tersebut dapat dihuni mulai pertengahan Desember.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa jajarannya berusaha keras mempercepat pembangunan. Karena itu, tiap-tiap kontraktor dari BUMN (badan usaha milik negara) karya terus menambah tenaga kerja. Dengan begitu, pekerjaan bisa digarap hingga malam.

Model huntara yang dibangun itu knockdown. Hunian tersebut berukuran 12 x 26,4 meter persegi dan dibagi menjadi 12 bilik. Setiap bilik akan dihuni satu keluarga. Tiap unit huntara diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 500 juta. Huntara bakal dilengkapi dengan 4 toilet, 4 kamar mandi, tempat mencuci, dan dapur. Juga, tiap bilik difasilitasi listrik 450 watt. “Rencananya, pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara,” kata Basuki.

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, untuk 1.200 huntara yang direncanakan, lokasi yang sudah terverifikasi tersebar di 48 titik. Yakni, 9 lokasi di Donggala, 21 lokasi di Palu, dan 18 lokasi di Sigi.

Dari jumlah tersebut, 506 huntara sudah memiliki rencana tata letak. Juga, 116 huntara di antaranya segera terealisasi. “Secara keseluruhan, dari target 1.200 unit, telah tercapai progres fisik sebesar 19,27 persen,” terang Arie.

Bukan hanya huntara, Kementerian PUPR juga membangun sekolah PAUD dan SD. Selain itu, ada ruang terbuka untuk kegiatan warga. “Kami buat senyamannya karena digunakan dalam jangka waktu cukup lama,” papar Arie. Perkiraan PUPR, para pengungsi bisa tinggal 1 sampai 2 tahun sambil menunggu relokasi hunian tetap selesai.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha menyampaikan rencana relokasi permukiman warga ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) kemarin (13/11). Pasha mengatakan, Pemkot Palu maupun Pemprov Sulteng masih menunggu pengkajian titik lokasi yang pas untuk pembangunan hunian tetap (huntap). “Yang diusulkan Pemkot Palu berada di daerah Tondo,” katanya.

Namun, ada hambatan ketika membangun hunian tetap di daerah Tondo. Sebab, lahan yang diincar Pemkot Palu di Tondo bersifat hak guna bangunan (HGB). Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo bersedia memfasilitasi urusan tersebut. Pasha menjelaskan, rencananya, huntap yang dibangun sebanyak 10 ribu unit. “Untuk menampung hunian sebanyak itu, dibutuhkan lahan seluas 400 sampai 500 hektare,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus mengevaluasi kondisi Sulawesi Tengah pascabencana gempa bumi dan tsunami. Kemarin JK memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki. Mereka membahas perencanaan tata ruang kota. Termasuk, relokasi bagi warga dan daerah yang tak boleh dibangun karena masuk wilayah merah akibat likuefaksi.

“Nanti kami minta laporan dari gubernur (Sulteng). Setelah itu, mulai Januari harus kami bangun,” kata JK yang menjadi komandan untuk penanganan pascagempa di Sulteng.

JK menambahkan, sebelum pembangunan tersebut, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah harus selesai terlebih dahulu. Karena itu, dia meminta pembuatan perda tersebut dipercepat. Selain itu, semua izin, antara lain dari DPRD dan Badan Geologi Kementerian ESDM, harus tetap didapatkan.

“Kalau 1,5 bulan dia (gubernur Sulteng, Red) lapor (perda selesai, Red) sama saya, ya mulai Desember lah untuk tanda tangani semua di sini (kantor Wapres, Red), bersama,” tegasnya. (tau/wan/jun/c11/fim/JPC)

rn
source