Connect with us

Nasional

Bangun 10 Rest Area, Pemprov Sulsel Mulai Lakukan Visibility Study

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Salah satu program strategis Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah adalah membangun rest area di 10 lokasi yang tersebar di Sulsel. Pemprov Sulsel sudah mulai melakukam visibility study.

Sebagai leading sektor yang ditunjuk, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan saat ini pihaknya masih menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

“Visibility study di tahun ini dan perencanaan awal secara detailnya itu di awal 2019,” kata Bakti Haruni akhir pekan lalu.

Hanya saja dari 10 titik rest area yang akan dibangun, pihaknya hanya bisa memenuhi dua rest area. Yakni di Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo. Alasannya melihat besaran anggaran yang diusulkan untuk pengerjaan fisik di APBD Pokok 2019 serta kesiapan masing-masing daerah menyiapkan lahan sesuai kriteria yang dijanjikan NA.

“Kita bertahap dulu, dua dulu di daerah yang paling siap lokasinya. Di Jeneponto dan Palopo. Karena kita belum melakukan pertemuan dengan daerah, baru pertemuan awal, pemerintah kabupaten kota yang siapkan lahan,” beber Bakti.

Advertisement

Untuk besaran luas area yang dibutuhkan, Bakti mengaku nantinya akan lebih besar dari ukuran rest area di Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya diresmikan Gubernur NA beberapa waktu lalu.

“Saya belum tahu, bergantung dari ruas jalan dan jumlah kendaraan yang melintas secara rata-rata. Sedikit lebih besar yang dari Bantaeng,” lanjutnya.
Untuk besaran anggaran yang dibutuhkan, Bakti mengaku telah mengusulkan sebesar Rp 35 miliar di APBD Pokok 2019.

“Kami mengalokasikan rencana anggaran APBD 2019 sebesar Rp30 miliar hingga 35 miliar rupiah untuk satu titik,” pungkas Bakti.

Pembangunan rest area merupakan salah satu program utama Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada periode lima tahun ke depan.

Pembangunan rest area ini berfungsi sebagai etalase pemerintah daerah setempat untuk memperkenalkan produknya dan juga sebagai lahan wisata Pemerintah Sulsel. (rhm/bkm/fajar)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...