Connect with us

Politik

Bauran Energi Cuma 15,75 Persen di 2025, Ratna Juwita Sari: Bukan Sekedar Kurang, Tapi Bermasalah

Published

on

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti capaian bauran energi terbarukan (ET) Indonesia yang kembali tidak memenuhi target pada 2025. Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak sekadar menyampaikan klaim peningkatan, tetapi menunjukkan keseriusan dan terobosan nyata dalam mewujudkan target bauran energi nasional, khususnya menuju 2026.

Ratna mencatat, Kementerian ESDM melaporkan bauran energi terbarukan Indonesia pada 2025 mencapai 15,75 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 14,65 persen. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah direvisi menjadi 17–19 persen pada 2025.

“Kalau targetnya 17 sampai 19 persen, lalu realisasinya baru 15,75 persen, ini bukan sekadar kurang sedikit. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi transisi energi kita masih bermasalah,” tegas Ratna di Jakarta.

Tak hanya dari sisi bauran energi, Ratna juga menyoroti minimnya penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan. Dari total kapasitas terpasang sekitar 14,3 GW pada 2024, penambahan sepanjang 2025 hanya sekitar 1,3 GW.

Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan untuk mengejar target bauran energi dalam waktu yang semakin sempit.

Advertisement

“Dengan penambahan kapasitas seperti ini, jangan heran kalau target terus meleset. Ini sinyal kuat bahwa kita butuh perubahan pendekatan, percepatan proyek, dan kepastian kebijakan,” ujarnya.

Ratna menegaskan, kegagalan memenuhi target 2025 harus dijadikan peringatan keras agar pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama pada 2026. Ia meminta Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, regulasi, skema pembiayaan, hingga keberpihakan terhadap pengembangan energi terbarukan.

“Target bauran energi bukan sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut komitmen transisi energi, ketahanan energi nasional, dan kredibilitas Indonesia di mata publik dan dunia internasional,” kata Ratna.

Komisi XII DPR RI, lanjut Ratna, akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar target bauran energi terbarukan tidak kembali menjadi janji yang gagal ditepati.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...