Connect with us

Nasional

Belanja Pemerintah untuk PNS Membengkak Signifikan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menguumumkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp530,8 triliun. Kenaikan signifikan tercatat pada dua pos utama, yakni belanja pegawai dan belanja barang, yang meningkat 15,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp458 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pegawai tercatat sebesar Rp163,5 triliun atau naik 26,8 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp128,9 triliun. Belanja tersebut mengambil 30,8 persen dari total seluruh belanja pusat.

Menurutnya, kenaikan belanja pegawai yang mencapai dua digit disebabkan dua hal. Pertama, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen yang dimulai pada April lalu.

“Kedua, hal ini disebabkan karena pemerintah juga perlu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan lalu. Karena hal inilah makanya belanja pegawai kini pertumbuhannya mencapai 26,8 persen,” kata Sri, Sabtu (22/6).

Ia menambahkan, sejatinya kenaikan belanja pegawai tahun ini pun di atas rata-rata lima tahun terakhir yang hanya 12,9 persen. Tak hanya untuk gaji dan THR, ternyata kenaikan belanja pegawai ini juga digunakan untuk menambah tunjangan kinerja beberapa kementerian dan lembaga.

Advertisement

“Tapi tukin seharusnya sesuai dengan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mencatat pengeluaran bagi pengeluaran operasional PNS, khususnya di dalam perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas secara tahun kalender hingga Mei tercatat Rp15,1 triliun atau naik 22 persen dibanding tahun lalu Rp12,4 triliun.

“Tentu ini karena kegiatan yang ada di K/L yang aktivitasnya cukup tinggi sampai dengan bulan Mei ini terkait dengan Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, TNI dan Polisi itu yang menyebabkan belanja perjalanan dinas naik,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani

Selain belanja perjalanan dinas, belanja barang K/L juga mengalami kenaikan 16,9 persen menjadi Rp99,3 triliun dari tahun 2018 yang hanya Rp84,9 triliun. Penyumbang terbesar dari belanja barang ini untuk kepentingan internal K/L yang naik 39 persen menjadi Rp50,5 triliun untuk aktivitas pelayanan publik dan pemerintahan.

“Sementara untuk realisasi belanja jasa mencapai Rp10 triliun naik 25 persen untuk biaya dan jasa kegiatan di K/L. Belanja untuk maintenance mencapai Rp8,6 triliun sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp10,2 triliun,” pungkasnya. (fin/sam)

Advertisement

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...