Connect with us

Nasional

Bos Lion Air: Mana Ada Pilot Mau Digaji Rp 3,7 Juta Per Bulan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Polemik soal laporan BPJS yang menyebutkan jika gaji pilot Lion Air hanya sebesar Rp 3,7 juta per bulan dibantah oleh pihak Lion Air. Menurut mereka, penghasilan sang juru kemudi tidak mungkin sekecil itu.

Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait mengungkapkan, gaji Rp 3,7 juta dianggap sebagai kesalahpahaman. Sebab, angka itu adalah kesepakatan penghasilan antara sang pilot asing saat didaftarkan dalam BPJS.

Sementara itu, Edo menegaskan jika gaji sebenarnya yang mereka cukuplah besar. Ditambah lagi, pihaknya juga memberikan berbagai insentif kepada para pilot, sehingga penghasilan keseluruhan yang mereka terima cukup besar.

“Mana mau gaji segitu (Rp 3,7 juta). Pilot asing di kita itu gajinya USD 9 ribu atau Rp 135 juta (kurs Rp 15 ribu) sampai USD 11 ribu atau Rp 165 juta per bulan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (1/11).

Penghasilan itu, jelas Edo, masih bisa bertambah apabila sang pilot memiliki jam terbang melebihi kontrak yang disepakati. “Kalau pilot asing ada paket (jam terbang). Biasanya mereka paket terbang 80 jam per bulan,” jelas dia.

Advertisement

“Itu misalkan harus 80 jam. Kalau lebih dari situ kita kita bayar lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan hal senada. Menurut dia, gaji pilot di setiap maskapai berbeda-beda. Dia juga tidak percaya jika penghasilan pengemudi pesawat itu hanya sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

“Kalau pemula beda-beda. kita mesti tau komponen gaji dengan komponen take home pay. kalau gaji itu nggak besar-besar, kalau take home pay tergantung dia terbang,” ungkapnya.

Tengku juga tidak menampik jika gaji pokok pilot pemula berkisar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Menurutnya, itu penghasilan pada awal tahun 2018, namun untuk saat ini dia tidak mengetahui rataan gajinya.

“Iya benar itu dulu segitu (awal tahun), tapi kalau sekarang saya nggak tau,” terangnya.

Advertisement

Meski tidak terlalu besar, namun insentif yang diterima pilot masih cukup besar mengingat insentif lainnya masih diterima. Ditambah lagi, gaji yang diterima pilot Indonesia adalah penghasilan bersih.

“Luar negeri besar tapi mereka kotor. Jadi masih harus bayar pajak dan lain sebagainya, kalau pilot kita kan utuh,” tandasnya. (hap/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...